Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbaru Sesuai Permendagri No.7 Tahun 2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berikut beberapa poin penting dari peraturan ini:
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD):
- Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- Pemanfaatan BMD dapat dilakukan selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pemanfaatan BMD tidak memerlukan persetujuan DPRD.
- Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- Pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
a. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
b. Pengamanan barang milik daerah meliputi:
- pengamanan fisik;
- pengamanan administrasi; dan
- pengamanan hukum.
c. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
d. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.
e. Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbaru Sesuai Permendagri No.7 Tahun 2024” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
