BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK UU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

  • Ditulis oleh author-avatar
BIMTEK UU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
05 Jan

BIMTEK UU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 31 Oktober 2023.
Dengan secara resmi telah diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN tersebut maka mencabut peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

BIMTEK UU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARAUU RI Nomor 20 tahun 2023 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah: 1) penguatan pengawasan Sistem Merit; 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK); 3) kesejahteraan PNS dan PPPK; 4) penataan tenaga honorer; dan 5) digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK UU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

Tag:
, , , , , , , , , , , , ,
Lebih Baru BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023
Kembali ke daftar
Lebih Tua PELATIHAN ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Posting Terkait

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS Sinergi antara rekrutmen CPNS dan pengembangan kompetensi PNS sangat penting. Dengan merekrut individu yang berkualitas dan memiliki potensi, serta memberikan dukungan dan kesempatan bagi pengembangan kompetensi mereka, pemerintah dapat membangun kekuatan kerja yang handal dan profesional.

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, pencapaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.Dalam Peraturan Pemer...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA

BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126).

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
08 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 - Menurut Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,bahwa Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Lanjutkan membaca

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020
08 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020 Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL - Sebagai Aparatur Negara, PNS memiliki peran penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menjalankan peran itu, dibutuhkan PNS yang professional, jujur dan bertanggungjawab. perlu di ketahui juga bahwa pentingnya setiap SKPD  wajib mempunyai SOP untuk mengatur manajemen maupun pengelolaan kepegawaian dalam pelaksanaan tugas, untuk memberikan pelayanan kepada pegawai atau masyarakat yang m...

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL- Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas JF yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional. Selain dukungan pengembangan kompetensi instansi pembina melaksanakan pembinaan JF lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pembina...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11/2017 diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, PPPK harus memiliki profesi dan Manajemen PPPK yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, peng...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019, dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja.Proses penyusunan SKP dilakukan dengan mem...

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS.Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah suatu sistem pengelolaan kinerja yang digunakan untuk menentukan target kerja yang harus dicapai oleh seorang pegawai dalam satu periode tertentu. SKP merupakan alat untuk mengukur kinerja pegawai dan menentukan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas.

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan