BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023

  • Ditulis oleh author-avatar
BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023
05 Jan

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023

Dalam Usaha pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 3 Tahun 2023 , Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional, memberikan guidens dalam memahami hal hal tersebut. Pelatihan ini akan membantu memahami pentingnya ketiga elemen ini bagi PNS.

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

Tag:
, , , , , , , ,
Lebih Baru BIMTEK PERATURAN PRESIDEN NO 116 TAHUN 2022
Kembali ke daftar
Lebih Tua BIMTEK UU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Posting Terkait

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023
04 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah diturunkan dalam Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS  secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi setiap tahunnya minimal 20 jam pelajaran. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai AS...

Lanjutkan membaca

Bimtek PERMENPANRB No 1 TH 2023 TTG Jabatan Fungsional
07 Jun
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek PERMENPANRB No 1 TH 2023 TTG Jabatan Fungsional

Bimtek PERMENPANRB No 1 TH 2023 TTG Jabatan Fungsional PERMENPANRB No 1 TH 2023 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan peraturan terbaru tentang Jabatan Fungsional yaitu melalui Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan terbaru ini memilik beberapa perbedaan pokok dengan Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Beberapa perubahan pokok terkait tata kelola Jabatan fungsional pada Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023 tersebut yaitu: Berbasis pada ruang lingkup ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Kurangnya pemahaman Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) terhadap aturan terkait penilaian prestasi kinerja Auditor dapat mengakibatkan terhambatnya karir Auditor. Selain itu, dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor disebutkan bahwa syarat menjadi Tim Penilaian Angka Kredit (TPAK) diantaranya adalah salah satu dari Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai memiliki surat tanda mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian angka kredit. Tuj...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) - SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suat...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi Manajemen Konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi.

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS Sinergi antara rekrutmen CPNS dan pengembangan kompetensi PNS sangat penting. Dengan merekrut individu yang berkualitas dan memiliki potensi, serta memberikan dukungan dan kesempatan bagi pengembangan kompetensi mereka, pemerintah dapat membangun kekuatan kerja yang handal dan profesional.

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PNS
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PNS

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PNS BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PNS - Dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 ini disebutkan, Intansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek: a. kompetensi; b. pola karier; c. pemetaan pegawai; d. kelompok rencana suksesi (talent pool); e. perpindahan dan pengembangan karier; f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan teknis atau kebijaka...

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK PERMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK PERMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

JADWAL BIMTEK PERMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Permenpan RB No 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL - Sebagai Aparatur Negara, PNS memiliki peran penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menjalankan peran itu, dibutuhkan PNS yang professional, jujur dan bertanggungjawab. perlu di ketahui juga bahwa pentingnya setiap SKPD  wajib mempunyai SOP untuk mengatur manajemen maupun pengelolaan kepegawaian dalam pelaksanaan tugas, untuk memberikan pelayanan kepada pegawai atau masyarakat yang m...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Dalam Upaya pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11/2017 diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, PPPK harus memiliki profesi dan Manajemen PPPK yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, peng...

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan