Bimtek Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
13 Jan
PELATIHAN PERUSAHAAN, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN KETENAGA KERJAAN

Bimtek Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Bimtek Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bimtek Ini Juga ini ditujukan bagi para profesional hukum, praktisi sumber daya manusia, pengusaha, dan individu yang ingin mendalami aspek hukum terkait ketenagakerjaan, Untuk itu kami Pusat Studi Dan Konsultasi Nasional ( PSKN ) Akan Mengadakan Bimbingan Teknis “ Kupas Tuntas Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tanggal 30 November s.d 01 Desember 2023 di Bali Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan. Mater...

Lanjutkan membaca

06 Des
PROGRAM LAIN, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Desa Mandiri Di Bandung Kabupaten Seram bagian Timur

Bimtek Desa Mandiri Di Bandung Kabupaten Seram bagian Timur Pada tanggal 27 - 28 November 2023  Pusat Studi Dan Konsultasi NasionalMenyelenggarakan Bimbingan Teknis Desa Mandiri Bersama Peserta Dari Seram Bagian Timur di kota Bandung, Jawa Barat. Narasumber Pada Bimtek desa Mandiri dari Kemeterian Desa PDTT Bimtek Desa Mandiri Di Bandung Kabupaten Seram bagian Timur Tujuan Bimtek desa Mandiri Untuk Meningkatkan Pengetahuan Keterampilan, Nilai dan Sikap dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Pembangunan Kamasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan kapasitas kades yang berkompenten Melaui Bimbingan Teknis dan Kunjungan/Studi Banding Ke Desa Mandiri Metode: Metode Yang ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan BMDASET Kabupaten Pulang Pisau
10 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Pengelolaan BMD/ASET Kabupaten Pulang Pisau

Bimtek Pengelolaan BMD/ASET Kabupaten Pulang Pisau Pusat Studi Dan Konsultasi Nasional Menye;enggarakan Bimbingan Teknis Aset Dan MD Bimtek Strategi Manajemen Pengelolaan dan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah (BMD) Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 47/2021, No.1/2019, 21/2018 dan 19/2016 Tanggal Kegiatan 05 s.d 07 Oktober 2023 Tempat Hotel Plaza Lombok, Mataram Peserta : Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Pulang Pisau Informasi Bimtek dan Pengembangan SDM HP & WHATSAPP

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah APBD
05 Sep
PENDAMPINGAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah APBD

Bimtek Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah APBD Bimtek Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memberikan gambaran kepada peserta mengenai pedoman penyusunan anggaran pemerintah dan belanja negara. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, penetapan dan juga penetapan APBD. Sehingga penel itian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pedoman yang ada pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 agar meningkatkan kompetensi pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan APBD. Selanjutnya Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angg...

Lanjutkan membaca

Bimtek RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
05 Sep
PENDAMPINGAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Bimtek RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 memberikan gambaran kepada peserta mengenai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang terbaru pada tahun 2022. Pedoman ini berlandaskan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Peserta terhadap pedoman penyusunan RKPD. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Dalam pelaksanaan rapat tersebut disampaikan beberapa hal mendasar mengenai isu penting serta ruang lingkup Permendagri yang menjadi pedoman umum dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Disampaikan pula mengenai hal-hal khusu...

Lanjutkan membaca

Bimtek Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah
05 Sep
KEGIATAN PELATIHAN, GALERI PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah

Bimtek Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah (Berdasarkan Permendagri No. 81 Tahun 2022 dan Permendagri No. 84 Tahun 2003) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sert...

Lanjutkan membaca

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP)

Bimtek Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Perencanaan OPD ( Renstra, Renja dan Lakip OPD )
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan Perencanaan OPD ( Renstra, Renja dan Lakip OPD )

Bimtek Penyusunan Perencanaan OPD ( Renstra, Renja dan Lakip OPD ) Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah waj...

Lanjutkan membaca

Bimtek Administrasi Keuangan bagi Pengguna Anggaran ( PA ), PPTK, PPK, Bendahara Dan Operator Bendahara dan Staf Instansi Pemerintah
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Administrasi Keuangan bagi Pengguna Anggaran ( PA ), PPTK, PPK, Bendahara Dan Operator Bendahara dan Staf Instansi Pemerintah

Bimtek Administrasi Keuangan bagi Pengguna Anggaran ( PA ), PPTK, PPK, Bendahara Dan Operator Bendahara dan Staf Instansi Pemerintah Hadirnya Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus mendukung dan melakukan permbaharuan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan memberikan kemudahan dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaannya, dan menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif.          Untuk Itu Pusat Studi dan Konsultasi Nasional Mengundang Satuan Organisasi Perangkat Daerah Agar dapat Hadir Atau Mengirim P...

Lanjutkan membaca