Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning

Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi tentang Program Prioritas Pembangunan Tahunan, Penyelenggaraan Urusan pemerintahan. Serta pembagian kebutuhan anggaran berdasarkan wilayah melalui sistem ini diharapkan setiap tahunnya dapat diselesaikan secara tepat waktu, memenuhi unsur kualitas serta prosedur penyusunan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sistem Informasi E-Planning diharapkan dapat menjadi tools dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu, aturan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010
Continue reading
BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019

BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019 Dalam rangka penerapan pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring serta evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik, telah di terbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Selanjutnya Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah mengeluarkan Produk Hukum terbaru yang tertuan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebelumnya belum mengatur i...
Continue reading
PELATIHAN FRAUD INVESTIGATION AUDIT
PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN FRAUD INVESTIGATION AUDIT

PELATIHAN FRAUD INVESTIGATION AUDIT Fraud yang lebih dikenal dengan “Kecurangan” yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan yang dengan sengaja bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perusahaan atau pihak lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, para profesional di bidang anti-fraud  lembaga pembuat regulasi, lembaga pembentuk standar profesi, dan otoritas penegak hukum memainkan peran penting dalam mengembangkan upaya pencegahan dan identifikasi, serta pengendalian internal  terhadap terjadinya risiko fraud. Fraud (kecurangan) merupakan pe...
Continue reading
PELATIHAN FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA)
PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA)

PELATIHAN FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA) Fraud dalam berbagai bentuk merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan yang dengan sengaja bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan perusahaan atau pihak lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, para profesional di bidang anti-fraud  lembaga pembuat regulasi, lembaga pembentuk standar profesi, dan otoritas penegak hukum memainkan peran penting dalam mengembangkan program penilaian risiko fraud (Fraud Risk Assessment / FRA). Proses asesmen/penilaian terhadap fraud  selama ini lebih banyak diserahkan kepada auditor/konsultan eksternal. Seiring dengan p...
Continue reading
PELATIHAN RISK MANAGEMENT DAN RISK AWARENESS BERLANDASKAN PADA ISO 31000-2018
PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN RISK MANAGEMENT DAN RISK AWARENESS BERLANDASKAN PADA ISO 31000-2018

PELATIHAN RISK MANAGEMENT DAN RISK AWARENESS BERLANDASKAN PADA ISO 31000-2018 Organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi faktor dan pengaruh eksternal dan internal berupa risiko yang membuatnya adanya ketidakpastian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan organisasi besar kemungkinan menghadapi berbagai risiko. Risiko yang terjadi sewaktu-waktu dapat menjadi penghambat dan berakibat fatal yang bisa membelokkan upaya pencapaian tujuan organisasi dari arah yang sesungguhnya. Resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan saat ini terasa semakin kompleks sejalan dengan  semakin pesatnya perkembangan lingkungan internal dan eksternal perusahaan, serta adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang...
Continue reading
PELATIHAN BUSINESS JUDGMENT RULE OF RISK MANAGEMENT PADA BUMN DAN ANAK PERUSAHAAN BUMN
PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN BUSINESS JUDGMENT RULE OF RISK MANAGEMENT PADA BUMN DAN ANAK PERUSAHAAN BUMN

PELATIHAN BUSINESS JUDGMENT RULE OF RISK MANAGEMENT PADA BUMN DAN ANAK PERUSAHAAN BUMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas yang memiliki akuntabilitas publik serta dapat memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian Indonesia, sehingga diperlukan pengelolaan manajemen risiko secara komprehensif, yang merupakan serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, dan mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam aktivitas perusahaan, manajemen risiko (risk management)  merupakan suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas ...
Continue reading
PELATIHAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) BASED-ON ISO 31000-2018
PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) BASED-ON ISO 31000-2018

PELATIHAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) BASED-ON ISO 31000-2018 Organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi faktor dan pengaruh eksternal dan internal berupa risiko yang membuatnya adanya ketidakpastian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dalam pencapaian tujuan organisasi besar kemungkinan menghadapi berbagai risiko. Risiko yang terjadi sewaktu-waktu dapat menjadi penghambat dan berakibat fatal yang bisa membelokkan upaya pencapaian tujuan organisasi dari arah yang sesungguhnya. Resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan saat ini terasa semakin kompleks sejalan dengan  semakin pesatnya perkembangan lingkungan internal dan eksternal perusahaan, serta adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang....
Continue reading
Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk RPJPD Dan Evaluasi RPJMD Tahun 2024
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk RPJPD Dan Evaluasi RPJMD Tahun 2024

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk RPJPD Dan Evaluasi RPJMD Tahun 2024 Penyusunan RPJPD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Penyusunan RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan RPJPN dan RTRWm Dokumen RPJPD 2025-2045 nantinya akan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Tekn...
Continue reading
Jadwal Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintahan Daerah
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Jadwal Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintahan Daerah

Jadwal Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintahan Daerah PSKN - Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutinitas dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistemmatis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sasaran Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah. Besides that, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakuka...
Continue reading
Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Dan Informasi
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Dan Informasi

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Dan Informasi Perencanaan di awali oleh munculnya masalah pada masa lalu, saat ini dan potensi masalah yang mungkin muncul pada masa depan. Oleh karena itu, dalam menyusun perencanaan diperlukan data yang berkualitas, terukur dan terarah dalam penentuan pengambilan keputusan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah yang diharapkan menjadi dasar untuk seluruh perencanaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu program prioritas dalam menyediak...
Continue reading