BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL - Sebagai Aparatur Negara, PNS memiliki peran penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menjalankan peran itu, dibutuhkan PNS yang professional, jujur dan bertanggungjawab. perlu di ketahui juga bahwa pentingnya setiap SKPD  wajib mempunyai SOP untuk mengatur manajemen maupun pengelolaan kepegawaian dalam pelaksanaan tugas, untuk memberikan pelayanan kepada pegawai atau masyarakat yang m...
Continue reading
BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Posted by author-avatar
0
BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) - Secara umum UU ASN bertitik tolak dari semangat perubahan dalam kerangka reformasi dan birokrasi. Dan di samping itu metode Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) sangat penting di lakukan untuk mengukur OutPut Para PNS baik secara kuantitas maupun secara kualitas, Apakah target itu sudah  tercapai, karena SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai.  Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berda...
Continue reading
BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Posted by author-avatar
0
BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL- Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Revisi aturan tersebut lebih menjamin serta menguatkan pengembangan karier dan kompetensi PNS. Disamping itu, perubahan beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya diharapkan bisa meningkatkan pemenuhan kebutuhan organisasi.
Continue reading
BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

Posted by author-avatar
0
BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL- Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas JF yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional. Selain dukungan pengembangan kompetensi instansi pembina melaksanakan pembinaan JF lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pembina...
Continue reading
BIMTEK PERMENPAN RB NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENPAN RB NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PERMENPAN RB NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI Dalam upaya memantapkan pemahaman sekaligus komitmen perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah mengenai sistem akuntabilitas kinerja dan indikator kinerja utama, diperlukan bimtek maupun pelatihan tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 tahun 2020. Hal ini ditujukan agar semua perencanaan dari masing-masing SKPD betul-betul mengarah pada perwujudan visi dan misi setiap pemimpin pemerintah daerah tersebut baik pemerintah tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan.
Continue reading
BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Dalam Upaya pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional.
Continue reading
BIMTEK PERATURAN MENTRI PANRB NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN MENTRI PANRB NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PERATURAN MENTRI PANRB NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Selain merupakan amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.
Continue reading
BIMTEK PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL Berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional. Angka Kredit merupakan nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
Continue reading
BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA Sistem Digitalisasi yang telah diterapkan pada instansi Pemerintahan Pusat Maupun Daerah tentunya sangat mendukung peningkatan Etos Kerja bagi Para Aparatur Sipil Negara, Sehingga dapat Memberikan Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat. dengan adanya Aplikasi E-Kinerja, maka akan meminimalisir terjadinya miskomunikasi dalam organisasi Pemerintahan, karena semua Kinerja dan Laporannya berbasiskan Data. E-Kinerja merupakan sistem Pengelolaan kepegawaian Berbasiskan Aplikasi yang dapat Mengukur dan Menilai Kinerja ASN secara Terpadu sehingga aktifitas dan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS)  sesuai dengan tingkat Kinerjanya, yang kemudian langsung menentukan gaji set...
Continue reading
BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11/2017 diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.
Continue reading