Bimtek Peningkatan PAD Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Kabupaten Murung Raya
13 Jan
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Peningkatan PAD Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Kabupaten Murung Raya

Posted by author-avatar
0
Bimtek Peningkatan PAD Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Kabupaten Murung Raya Pusat Studi dan Konsultasi Nasional Bersama Bapadan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Pada Tanggal 23 - 24 November 2023 di Bali Tanggal Kegiatan  :  23 s.d 26 Oktober 2023 Tempat kegiatan   : Kutabex Beach Front Hotel                                          
Continue reading
Bimtek Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
13 Jan
PELATIHAN PERUSAHAAN, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN KETENAGA KERJAAN

Bimtek Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Posted by author-avatar
0
Bimtek Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bimtek Ini Juga ini ditujukan bagi para profesional hukum, praktisi sumber daya manusia, pengusaha, dan individu yang ingin mendalami aspek hukum terkait ketenagakerjaan, Untuk itu kami Pusat Studi Dan Konsultasi Nasional ( PSKN ) Akan Mengadakan Bimbingan Teknis “ Kupas Tuntas Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tanggal 30 November s.d 01 Desember 2023 di Bali Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan. Mater...
Continue reading
JADWAL BIMTEK SIMDA BMD WUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
12 Jan
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK SIMDA BMD WUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Posted by author-avatar
0
JADWAL BIMTEK SIMDA BMD WUJUDKAN GOOD GOVERNANCE BIMTEK SIMDA BMD WUJUDKAN GOOD GOVERNANCE - Bimtek Pengelolaan Sistem Infomasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka menyusun inventaris barang yang berkualitas. Bimbingan Teknis Ini Membahas pengelolaan barang milik daerah sangat tergantung dengan kualitas serta kerja para pengurus barang sesuai dengan Permendagri No.19/2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Disamping itu sistem dan prosedur pengelolaan barang harus terintegrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga begitu masalah muncul dapat diatasi. Tidak hanya sel...
Continue reading
BIMTEK PENGURUS BARANG OPD DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
12 Jan
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGURUS BARANG OPD DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PENGURUS BARANG OPD DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BIMTEK PENGURUS BARANG OPD - Sesuai ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang: menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan banguna...
Continue reading
BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016
12 Jan
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016

Posted by author-avatar
0
BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 PERMENDAGERI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana sebelumnya mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (Aset Daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksa...
Continue reading
BIMTEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH (SIMBADA)
12 Jan
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH (SIMBADA)

Posted by author-avatar
0
BIMTEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH (SIMBADA) Sistem informasi manajemen barang dan aset daerah (SIMBADA) adalah pusat sistem informasi terintegrasi yang dimiliki oleh Kota/Kabupaten dalam hal pengelolaan barang daerah. Selain itu simbada juga dikenal dengan istilah lain yaitu sistem informasi manajemen aset (SIMA). Sima/Simbada dirancang kusus untuk menangani dan menyelesaikn masalah yang berhubungan dengan inventarisasi aset.
Continue reading
JADWAL BIMTEK ASET DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) TAHUN 2024
12 Jan
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK ASET DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) TAHUN 2024

Posted by author-avatar
0
JADWAL BIMTEK ASET DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) TAHUN 2024 Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan asset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset...
Continue reading
BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Posted by author-avatar
0
BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) - SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suat...
Continue reading
BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH

Posted by author-avatar
0
BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi Manajemen Konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi.
Continue reading
BIMTEK PROFESI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS ) BAGI PEMERINTAH DAERAH
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PROFESI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS ) BAGI PEMERINTAH DAERAH

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PROFESI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS ) BAGI PEMERINTAH DAERAH BIMTEK PROFESI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS ) BAGI PEMERINTAH DAERAH- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang...
Continue reading