BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Dalam Upaya pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11/2017 diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017.
18 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017.

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017. Bidang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) menjadi bagian penting dari sebuah Organisasi Perangkat daerah (OPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP
16 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH, PROGRAM LAIN

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP Dalam Rangka Tata Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penyusunan Anggaran SKPD Berbasis Kinerja, Penyusunan LAKIP, AKIP dan RENSTRA, RPJMD, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD dan PPK-SKPD, Serta Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SPA Menuju Opini WTP, Maka Seluruh Aparatur PEMDA dan SKPD di Lingkungan Propisnsi/Kabupaten/Kota Dituntut Untuk dapat Lebih Transparan dan Akuntabel, Efeltif dan Efisien dalam Penyusunan dan Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Unda...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024
16 Des
PROGRAM LAIN

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024 SAKTI adalah sebuah sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran. SAKTI mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. Dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dilaksanakan dalam satu sistem. "Inisiatif perubahan selalu dimulai dengan piloting kemudian kita ekspansi ke seluruh Indonesia. SAKTI yang m...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024
15 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024 Peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendah...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENDAGRI NO.99 TAHUN 2019
15 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENDAGRI NO.99 TAHUN 2019

BIMTEK PERMENDAGRI NO.99 TAHUN 2019 Permendagri no.99 tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
14 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja langkah penetapan anggaran adalah sasaran yang ingin dicapai yaitu yang telah ditetapkan dalam renstra, baik sasaran jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk tahun ini tidak sekedar memberikan hasil kiner...

Lanjutkan membaca

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024
14 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024 Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Provinsi  mulai tahun 2021 diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Penggabungan dua  jenis laporan Sesuai Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, terhitung mulai tanggal 4 Maret 2021. Sebelum dikeluarkan Surat edaran ini, LKjIP dan LPPD dibuat secara terpisah. Dengan adanya surat edaran ini kedua jenis laporan itu digabung menjadi satu yaitu LPPD. Kebijakan penggabungan berdasarkan Peraturan Pemerin...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020
14 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2020  Menimbang: Bahwa dana bantuan operasional sekolah merupakan bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik; Bahwa dana bantuan operasional sekolah sebagai bagian dana transfer ke daerah pada pemerintah provinsi perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah;

Lanjutkan membaca