BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

  • Ditulis oleh author-avatar
BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
07 Jan

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Dalam Upaya pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional.

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 3 Tahun 2023 , Tentang AngkaKredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional, memberikan guidens dalam memahami hal hal tersebut. Pelatihan ini akan membantu memahami pentingnya ketiga elemen ini bagi PNS.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

 

Tag:
, , , , , , , , , , , , ,
Lebih Baru BIMTEK PERMENPAN RB NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Kembali ke daftar
Lebih Tua BIMTEK PERATURAN MENTRI PANRB NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

Posting Terkait

Bimbingan Teknis Penguatan POKJA dan PPBJ, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
08 Sep
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Penguatan POKJA dan PPBJ, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Bimbingan Teknis Penguatan POKJA dan PPBJ, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengambil alokasi anggaran yang cukup besar pada APBN maupun APBD, memasuki tahun anggaran tahun 2024, para pihak dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa, penting untuk meningkatkan kompetensi teknisnya, agar mampu melaksanakan berbagai program pengadaan barang/jasa sesui dengan aturan serta mampu menerapkan berbagai strategi pengadaan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta value for money.

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
31 Jul
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) memberikan gambaran kepada peserta bagaimana melakukan ANJAB dan ABK karena setiap kegiatan tugas jabatan yang akan di lakukan harus berdasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan uraian tugas yang telah di tetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Selain itu, Analisis jabatan (Anjab) merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan juga pengkajian data. Dan juga, Data yang kami maksud adalah tentang jabatan menjadi informasi jabatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah Berdasarkan

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
31 Jul
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pada era tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang pesat, pemerintah harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pegawai publik. Salah satu alat yang penting dalam hal ini adalah Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Untuk memastikan bahwa SKP dikelola dan disusun dengan baik, pemerintah sering mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus untuk penyusunan SKP. Artikel ini akan membahas pentingnya Bimtek dan Diklat Penyusunan SKP dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pegawai pemerintah. SKP adalah alat manajemen kinerja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur, mengelola, dan ...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
31 Jul
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA)

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Pengembangan dan pelaksanaan program dan proyek pemerintah memerlukan perencanaan yang matang dan penganggaran yang efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah adalah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara), Renja (Rencana Kerja Satuan Kerja), RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Semua inst...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Era Digital 4.0
21 Jun
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Bimtek Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Era Digital 4.0

Bimtek Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Era Digital 4.0 Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Didorong oleh terjadinya disrupsi teknologi digital pada semua aspek kehidupan, termasuk perubahan perilaku masyarakat umumnya dan anggota koperasi khususnya, semakin  banyak koperasi yang melakukan transformasi digital. Koperasi konvensional perlu melakukan berbagai inovasi dan transformasi, sehingga lahirlah koperasi koperasi berbasis digital dengan super app mobile koperasi. Pemerintah juga terus gencar  mendorong modernisasi dan digitalisasi koperasi. Maka tidak lama lagi, koperasi konvensional akan tertinggal atau berhenti beroperasi jika tidak beradaptasi dengan ke...

Lanjutkan membaca

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0
21 Jun
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0 Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ada berapa jumlah BUMD yang dikelola secara profesional di daerah Anda saat ini ? Masalah yang sering dihadapi Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, Propinsi) adalah ketika  PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak mampu menutupi (defisit) membiayai pembangunan dan operasional karena mengandalkan APBD. Maka untuk mampu membiayai (surplus) perlu pengelolaan  sumberdaya dengan membentuk bada usaha (BUMD, Perseroda) yang dikelola secara profesional (Psl 33 Ayat 4  UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disrupsi (gangguan) akibat pesa...

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan
18 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan

Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam mengembangkan usaha skala rumah tangga. Dengan sasaran para perempuan ekonomi lemah atau perempuan rentan terkait praktek keterampilan kuliner atau tata boga Serta  peningkatan SDM Peserta terkait kewirausahaan. untuk Meningkatkan kemampuan perempuan dan ibu rumah tangga akan berpengaruh penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan Kegiatan ini bertujuan supaya kalangan perempuan di daerah tersebut mampu menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan k...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora
18 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora

Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora Pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat  dipertanggungjawabkan,  mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menyatakan bahwa diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasi...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tupoksi Dinas Sosial
15 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Tupoksi Dinas Sosial

Bimtek Tupoksi Dinas Sosial Tupoksi Dinas Sosial Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembatuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang sosial. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Lanjutkan membaca

Bimtek Implementasi UU No 20 TH 2023 TTG ASN (Aparatur Sipil Negara) Dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional
07 Jun
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Implementasi UU No 20 TH 2023 TTG ASN (Aparatur Sipil Negara) Dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

Bimtek Implementasi UU No 20 TH 2023 TTG ASN (Aparatur Sipil Negara) Dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Implementasi UU No 20 TH 2023 TTG ASN Mengacu pada tantangan birokrasi ke depan maka dibutuhkan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berkelas dunia dan memberikan  pelayanan publik yang prima dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi, maka diperlukan ASN yang berkinerja tinggi dan perilaku yang berorientasi AKHLAK (Akuntabel, Kompetensi, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif),  maka UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang lama  telah mengalami revisi dengan tentang UU No. 20 Tahun 2023, karena ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Perka BKN No. 3 Tahun 2023 TTG Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, Dan Jenjang Jabatan Fungsional
07 Jun
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Perka BKN No. 3 Tahun 2023 TTG Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, Dan Jenjang Jabatan Fungsional

Bimtek Perka BKN No. 3 Tahun 2023 TTG Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, Dan Jenjang Jabatan Fungsional Perka BKN No. 3 Tahun 2023 TTG Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, Dan Jenjang Jabatan Fungsional  Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 30 ayat (3), Pasal 37 ayat (7), Pasal 39 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, telah ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabata...

Lanjutkan membaca

Training 7 Muda (7 Waste) dan Lean
16 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Training 7 Muda (7 Waste) dan Lean

Training 7 Muda (7 Waste) dan Lean Persaingan dalam dunia bisnis saat ini menuntut perusahaan manufactur agar terus meningkatkan hasil produksi baik dari segi kualitas, harga, jumlah produksi, dan kepuasan konsumen. Dalam hal ini, Lean Manufacturing berperan sebagai strategi atau upaya nyata perbaikan secara continue dalam proses operational perusahaan manufacturing, khususnya terkait dengan waste control lini produksi. Tingginya tingkat waste dalam lini produksi dapat menghambat aliran nilai sehingga menyebabkan tidak tercapainya efisiensi waktu produksi. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya meminimalisasi waste yakni mengurangi pemborosan baik dari sisi bahan baku, gerakan, lalu lintas bahan baku, proses menunggu, ...

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan