BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA MENGHITUNG BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

  • Ditulis oleh author-avatar
BIMTEK TATA CARA MENGHITUNG BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
20 Des

BIMTEK TATA CARA MENGHITUNG BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Bimtek Tata cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan gambaran kepada peserta menganai jaminan kecelekaan kerja dan jaminan kematian untuk pegawai ASN.

Program ini memberikan informasi lebih jelas mengenai tata cara perhitungannya. Program ini penting karena jaminan kecelakaan kerja merupakan suatu perlindungan pada setiap pegawai negeri sipil, atas segala jenis kecelakaan yang di akibatkan oleh resiko kecelakaan kerja atau timbulnya penyakit yang juga di akibatkan oleh resiko kecelakaan pekerjaan yang berupa perawatan intensif, jumlah santunan, serta tunjangan cacat.

Sedangkan jaminan kematian penting untuk perlindungan dari resiko kematian yang bukan di akibatkan oleh kecelakaan kerja. Jaminan kematian ini biasanya berupa santunan kematian dalam bentuk uang tunai yang di berikan perusahaan kepada keluarga dari pegawai. Program perlindungan yang di berikan kepada pegawai ini biasanya di berikan oleh pengelola program.

Berdasarkan Peraturan PP No. 70 Tahun 2015 Program ini dilaksanakan secara in-house training ( custom ) yang disesuaikan dengan kebutuhan, kasus bisnis, dan konteks perusahaan Anda. Nilai investasi yaitu ditentukan secara negosiasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK TATA CARA MENGHITUNG BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

BIMTEK TATA CARA MENGHITUNG BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Tag:
, , , , , ,
Lebih Baru BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN BUMD PERUSAHAAN UMUM DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN.
Kembali ke daftar
Lebih Tua BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN.

Posting Terkait

Pelatihan ISO 9001
12 Jul
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Pelatihan ISO 9001:2015

Pelatihan ISO 9001:2015 Pelatihan ISO 9001 adalah program yang dirancang untuk mempersiapkan dan melatih individu atau tim dalam memahami, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001. Pelatihan ISO 9001:2015 penting untuk kemajuan perusahan. Belakangan ini, sistem manajemen mutu dalam industri mempunyai peran penting. Pasalnya, industri harus menghadapi persaingan ketat di era globalisasi. Namun, untuk mencapai standar manajemen mutu yang ideal, industri mesti memiliki sumber daya manusia berkualitas. Sebagai solusi, perusahaan maupun industri bisa mengikuti pelatihan ISO 9001:2015 untuk memaksimalkan kinerja sumber daya. Pelatihan ISO dide...

Lanjutkan membaca

Bimtek Manajemen Rumah Sakit
03 Jul
PELATIHAN PERUSAHAAN

Bimtek Manajemen Rumah Sakit

Bimtek Manajemen Rumah Sakit Seperti layaknya perusahaan pada umumnya, yang didalamnya terdapat sistem manajemen yang lengkap, untuk mampu mensupport dan mendukung sistem kerja perusahan itu sendiri, demikian pula dengan sebuah rumah sakit. Sistem manajemen rumah sakit pastinya berperan penting, untuk mampu memberikan layanan yang layak bagi para pasien yang mengunjungi rumah sakit tersebut secara tepat. Pengertian Manajemen Rumah Sakit Manajemen rumah sakit sendiri adalah sebuah koordinasi yang dilakukan, dari berbagai sumber daya yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian dan juga adanya kemampuan mengendali untuk memperoleh sebuah tujuan. Adapun manaj...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Klasifikasi Dan Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan ASN Sesuai Kepmenpan RB Nomor 11 Tahun 2024
01 Jul
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Klasifikasi Dan Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan ASN Sesuai Kepmenpan RB Nomor 11 Tahun 2024

Bimbingan Teknis Klasifikasi Dan Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan ASN Sesuai Kepmenpan RB Nomor 11 Tahun 2024 Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang jabatan pelaksanaa aparatur sipil negara dengan Menerbitkan Keputusan Menteri PANRB Atau Kepmenpan RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksanaan ASN Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kepmen RB nomor 11 tahun 2024 ini diterbitkan sebagai Kepmenpan Nomor 656 Tahun 2023 Tentang Jabatan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan keputusan menteri PANRB Atau Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksanaan ASN terdiri  dari a...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Era Digital 4.0
21 Jun
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Bimtek Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Era Digital 4.0

Bimtek Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Era Digital 4.0 Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Didorong oleh terjadinya disrupsi teknologi digital pada semua aspek kehidupan, termasuk perubahan perilaku masyarakat umumnya dan anggota koperasi khususnya, semakin  banyak koperasi yang melakukan transformasi digital. Koperasi konvensional perlu melakukan berbagai inovasi dan transformasi, sehingga lahirlah koperasi koperasi berbasis digital dengan super app mobile koperasi. Pemerintah juga terus gencar  mendorong modernisasi dan digitalisasi koperasi. Maka tidak lama lagi, koperasi konvensional akan tertinggal atau berhenti beroperasi jika tidak beradaptasi dengan ke...

Lanjutkan membaca

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0
21 Jun
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0 Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ada berapa jumlah BUMD yang dikelola secara profesional di daerah Anda saat ini ? Masalah yang sering dihadapi Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, Propinsi) adalah ketika  PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak mampu menutupi (defisit) membiayai pembangunan dan operasional karena mengandalkan APBD. Maka untuk mampu membiayai (surplus) perlu pengelolaan  sumberdaya dengan membentuk bada usaha (BUMD, Perseroda) yang dikelola secara profesional (Psl 33 Ayat 4  UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disrupsi (gangguan) akibat pesa...

Lanjutkan membaca

Bimtek Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah Dan Indeks Inovasi Daerah
18 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah Dan Indeks Inovasi Daerah

Bimtek Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah Dan Indeks Inovasi Daerah Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah Dan Indeks Inovasi Daerah Situs resmi Puja Indah merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus mendorong percepatan ketertinggalan pembangunan sebuah daerah dengan mela...

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan
18 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan

Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam mengembangkan usaha skala rumah tangga. Dengan sasaran para perempuan ekonomi lemah atau perempuan rentan terkait praktek keterampilan kuliner atau tata boga Serta  peningkatan SDM Peserta terkait kewirausahaan. untuk Meningkatkan kemampuan perempuan dan ibu rumah tangga akan berpengaruh penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan Kegiatan ini bertujuan supaya kalangan perempuan di daerah tersebut mampu menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan k...

Lanjutkan membaca

Bimtek Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Koperasi
18 Jun
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Bimtek Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Koperasi

Bimtek Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Koperasi Bimtek Manajemen Risiko dalam Koperasi memberikan gambaran kepada peserta mengenai cara melakukan manajemen risiko dalam koperasi. Manajemen risiko merupakan pengelolaan risiko melalui identifikasi, kuantifikasi, penentuan sikap, penetapan solusi serta pengawasan dan pelaporan risiko dalam semua kegiatan koperasi. Sehingga bimtek ini diadakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan peserta dalam melakukan pengelolaan risiko dan mengantasipasi risiko pada koperasi. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 91 ayat 2. Manfaat: Dengan mengikuti Bimtek Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Koperasi m...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora
18 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora

Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora Pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat  dipertanggungjawabkan,  mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menyatakan bahwa diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasi...

Lanjutkan membaca

Bimtek Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
15 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Bimtek Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 3 Januari 2022. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lint...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tupoksi Dinas Sosial
15 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Tupoksi Dinas Sosial

Bimtek Tupoksi Dinas Sosial Tupoksi Dinas Sosial Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembatuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang sosial. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Pelayanan Serta Arah Kebijakan Aset Dan Anggaran BLUD
15 Jun
PELATIHAN BLUD/BLU, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Peningkatan Pelayanan Serta Arah Kebijakan Aset Dan Anggaran BLUD

Bimtek Peningkatan Pelayanan Serta Arah Kebijakan Aset Dan Anggaran BLUD Peningkatan Pelayanan Serta Arah Kebijakan Aset Dan Anggaran BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD juga merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejaht...

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan