PELATIHAN STRATEGIC MANAGEMENT
04 Jan
PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN STRATEGIC MANAGEMENT

PELATIHAN STRATEGIC MANAGEMENT Manajemen strategis atau pengelolaan strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan - keputusan, manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengombinasikan kegiatan-kegiatan dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada tiga tahapan dalam manajemen strategis, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD

BIMTEK PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Ne...

Lanjutkan membaca

BIMTEK LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
25 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

BIMTEK LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI Sebagai bentuk tindakan untuk menekan angka kasus korupsi di Indonesia, pemerintah mulai berupaya untuk mengimplementasikan adanya kebijakan baru terkait dengan transaksi non tunai. Dalam pelaksanannya, pemerintah akan membangun kerjasama dengan pihak bank daerah akan turut serta dalam melakukan proses transaksi non-tunai tersebut.  Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden no. 10 tahun 2016 terkait dengan pemberantasan sekaligus pencegahan terhadap korupsi sehingga implementasi transaksi non-tunai sudah sepatutnya untuk diterapkan. Dalam praktiknya, prose...

Lanjutkan membaca

BIMTEK ANALISIS STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
24 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK ANALISIS STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BIMTEK ANALISIS STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan suatu standar yang digunakan untuk menentukan anggaran belanja daerah yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah memperkenalkan istilah Standar Analisa Belanja (SAB) yang memiliki makna sebagai suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Kemudian, terbi...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD 2024
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD 2024

BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD 2024 KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit. Tujuan penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD : Dinamika Kebijakan dan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020. Efesiensi biaya administrasi. Fleksibilitas, kemudahahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk bel...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2024
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2024

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2024 Bimbingan teknis Pedoman Penyusunan APBD 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintaha...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
16 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH Salah satu Misi BPKP adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional / daerah. Untuk mencapai misi tersebut, BPKP mempunyai peran di pemerintah daerah yaitu Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, BPKP melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja daerah serta mengembangkan dan mendorong Implementasi Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) pada pemerintah daerah. Aplikasi FMIS sebagai alat bantu (tools) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, saat ini telah diimplementasikan pada 26...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2018 TENTANG REVIU LKPD
15 Des
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2018 TENTANG REVIU LKPD

BIMTEK PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2018 TENTANG REVIU LKPD Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 6 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara diserahkan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ini selanjutnya dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024
15 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024 Peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendah...

Lanjutkan membaca

Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah
12 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH Bentuk Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka menindak lanjuti Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; SE Mendagri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Manfaat Implementasi Transaksi Non Tunai...

Lanjutkan membaca