BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024
15 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024 Peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendah...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENDAGRI NO.99 TAHUN 2019
15 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENDAGRI NO.99 TAHUN 2019

BIMTEK PERMENDAGRI NO.99 TAHUN 2019 Permendagri no.99 tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PMK NO.24/ PMK NO. 07/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
15 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PMK NO.24/ PMK NO. 07/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

BIMTEK SOSIALISASI PMK NO.24/ PMK NO. 07/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PMK 24/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah; Dasar H...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
14 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja langkah penetapan anggaran adalah sasaran yang ingin dicapai yaitu yang telah ditetapkan dalam renstra, baik sasaran jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk tahun ini tidak sekedar memberikan hasil kiner...

Lanjutkan membaca

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024
14 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024 Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Provinsi  mulai tahun 2021 diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Penggabungan dua  jenis laporan Sesuai Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, terhitung mulai tanggal 4 Maret 2021. Sebelum dikeluarkan Surat edaran ini, LKjIP dan LPPD dibuat secara terpisah. Dengan adanya surat edaran ini kedua jenis laporan itu digabung menjadi satu yaitu LPPD. Kebijakan penggabungan berdasarkan Peraturan Pemerin...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020
14 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2020  Menimbang: Bahwa dana bantuan operasional sekolah merupakan bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik; Bahwa dana bantuan operasional sekolah sebagai bagian dana transfer ke daerah pada pemerintah provinsi perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah;

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANEJEMEN ASET YANG EFEKTIV
14 Des
BIMTEK ASET DAERAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANEJEMEN ASET YANG EFEKTIV

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANEJEMEN ASET YANG EFEKTIV Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR
14 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR Implementasi PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR, Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Atas pertimbangan tersebut pada 20 Februari 2020, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi: satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; ...

Lanjutkan membaca

jadwal bimtek sosialisasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU HKPD 2022)
13 Des
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

JADWAL BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD 2022)

JADWAL BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD 2022) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD 2022), UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; pengelolaan belanja daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah;  pelaksa...

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017
13 Des
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017

JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017 JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017, Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemerik...

Lanjutkan membaca