JADWAL BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022
13 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022

JADWAL BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah. Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbaga...

Lanjutkan membaca

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH
13 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH 2024

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH 2024 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun draft Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan diberlakukan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah nanti harus mengacu kepada SAP tersebut. Sebagai langkah antisipasi untuk membantu implementasi SAP, KSAP memandang penting untuk memberikan panduan, yaitu dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai entitas pelaporan. Salah satu permasalahan penting adalah penyusunan neraca awal. Penyusunan neraca awal sangat ...

Lanjutkan membaca

LAPORAN DAN EVALUASI LPPD DAN LKPJ BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019
13 Des
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMBINGAN TEKNIS LAPORAN DAN EVALUASI LPPD DAN LKPJ BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.

BIMBINGAN TEKNIS LAPORAN DAN EVALUASI LPPD DAN LKPJ BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019. BIMBINGAN TEKNIS LAPORAN DAN EVALUASI LPPD DAN LKPJ BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019. Dalam PP ini mengatur mengenai beberapa definisi yang digunakan dalam pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).    

Lanjutkan membaca

PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)
12 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) 2024

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) 2024 Sebagaimana dinyatakan dalam PP No.56 tahun 2005 pasal 1 angka 15, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam penjelasannya PP no. 56 tahun 2005 pasal 13 huruf a, dinyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses dan pr...

Lanjutkan membaca

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
12 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi danproduktivitas. Pengelolaan BLUD sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam UndangUndang (UU) Nomor 1 Ta...

Lanjutkan membaca

Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah
12 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH Bentuk Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka menindak lanjuti Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; SE Mendagri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Manfaat Implementasi Transaksi Non Tunai...

Lanjutkan membaca

bimtek Tata cara Penatausahaan Keuangan dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Pemerintah Daerah.
12 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PROSEDUR TEKNIS PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PROSEDUR TEKNIS PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH Untuk mencapai Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance dan Clean Govenrnance. Untuk itu diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas PPK, PPTK, bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD. Dalam rangka ...

Lanjutkan membaca

Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) 
12 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI)

Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Berdasarkan regulasi baru Pemerintah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Menyikapi hal tersebut dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Manajemen Birokrasi yang bersih, Efektif dan Efisien yang bertujuan meningka...

Lanjutkan membaca