BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI

  • Ditulis oleh author-avatar
Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI
15 Mei

Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.  tujuan kegiatan ini adalah menyelaraskan Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penatausahaan Keuangan Daerah memuat rincian Laporan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan anggaran pendapatan belanja dan Pengeluaran Belanja menurut program dan kegiatan serta memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan, ini terintegrasi yang baik dan menyeluruh.

Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Inhouse Training dengan Tema : “Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

Tag:
, , , , , , , ,
Lebih Baru Training 7 Muda (7 Waste) dan Lean
Kembali ke daftar
Lebih Tua Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Baerbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Posting Terkait

Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Baerbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
15 Mei
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Baerbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Baerbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah daerah harus mulai melakukan penyusunan dan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh kementrian dalam negeri yaitu SIPD atau aplikasi milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri memerintahkan percepatan implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) Ssebagaimana telah di atur dalam Permendagri 70/2019 Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor: 130/736/SJ, tanggal 27 januari 2020 tentang percepatan implementasi sistem informasi pemerintah daerah. Pera...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Implementasi Modul Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD
15 Mei
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Implementasi Modul Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD

Pelatihan Implementasi Modul Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD Pemerintah daerah harus mulai melakukan penyusunan dan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh kementrian dalam negeri yaitu SIPD atau aplikasi milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri memerintahkan percepatan implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) Ssebagaimana telah di atur dalam Permendagri 70/2019 Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor: 130/736/SJ, tanggal 27 januari 2020 tentang percepatan implementasi sistem informasi pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD-RI Sekertariat DPRD Halmahera Timur
06 Apr
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD-RI Sekertariat DPRD Halmahera Timur

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD-RI Sekertariat DPRD Halmahera Timur Pada tanggal 04-05 April 2024  Pusat Studi Dan Konsultasi Nasional telah Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD-RI Sekertariat DPRD Halmahera Timur di

Lanjutkan membaca

Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) 
12 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI)

Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Berdasarkan regulasi baru Pemerintah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Menyikapi hal tersebut dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Manajemen Birokrasi yang bersih, Efektif dan Efisien yang bertujuan meningka...

Lanjutkan membaca

06 Des
PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020

BIMTEK KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 Bimtek keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan Arah Kebijakan Penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan