Pelatihan Audit Barang Milik Daerah

Pelatihan Audit Barang Milik Daerah

Pelatihan Audit Barang Milik Daerah Permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian terbesar dari Aset Daerah,sampai dengan saat ini mendapatkan perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Daerah. Cukup banyak BMD yang belum tercatat dan dilaporkan dengan baik,sehingga menimbulkan permasalahan pada saat penyusunan laporan keuangan pada masing masing pemerintah daerah. Tentu saja permasalahan pengelolaan BMD tidk hanya berkaitan dengan penata usahaan,pengawasan,dan pengendalian pengelolaan BMD oleh berbagai pihak diantaranya adalah Ap...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pelatihan Audit atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pelatihan Audit atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Audit atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pengawasan PAD dilakukan dengan menganalisis kinerja PAD antara lain dengan menggunakan pendekatan Ruang Fiskal, Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan PAD, Kontribusi PAD, dan Elastisitas PAD. Pengawasan berfokus terhadap potensi PAD, dilakukan dengan metode wawancara dan diskusi, uji potensi, termasuk evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas kegiatan pengelolaan PAD. Hal-hal penting yang perlu diketahui oleh para auditor mengenai Audit atas Pengelolaan PAD akan dirangkum dan disampaikan da...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit PBJ di Masa Pandemi Covid-19

Pelatihan Audit PBJ di Masa Pandemi Covid-19

Pelatihan Audit PBJ di Masa Pandemi Covid-19 Audit PBJ di Masa Pandemi Covid-19 Pedoman pengadaan dalam penanganan pengadaan darurat telah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Pengadaan dalam keadaan darurat juga diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Bab VIII Pengadaan Khusus. Karena kejadian luar biasa ini, masih banyak pengelola pengadaan yang belum berpengalaman dalam menangani keadaan...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit Ketaatan (Compliance Audit)

Pelatihan Audit Ketaatan (Compliance Audit)

Pelatihan Audit Ketaatan (Compliance Audit) Audit Ketaatan (Compliance Audit) Salah satu Key Process Area pada Elemen Peran dan Layanan APIP adalah Audit Ketaatan. Untuk Level 2 Kapabilitas APIP, Audit Ketaatan ini menjadi layanan yang wajib mampu dilaksanakan oleh APIP sebelum melaksanakan jenis audit lainnya. Tujuan Pelatihan Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mampu melaksanakan audit ketaatan. Materi Pelatihan Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi: Konsepsi, Posisi, dan Dinamika Peran Audit Ketaatan (Compliance Audit) Metode dan Tahapan Audit Ketaatan (Compliance Audit) Overviu, Manfaat, d...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit PBJ Elektronik

Pelatihan Audit PBJ Elektronik

Pelatihan Audit PBJ Elektronik Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah menyebutkan bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib melaksanakan PBJ secara elektronik. LKPP telah membangun aplikasi SPSE yang memuat modul-modul yang harus dipakai oleh pengguna, termasuk auditor, untuk dapat menerapkan pengadaan secara elektronik. Untuk dapat melakukan audit PBJ secara elektronik, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai, sehingga dibutuhkan pelatihan tentang ketentuan dan tata cara serta teknik-teknik dalam pelaksanaan audit PBJ secara elektronik. Tujuan Pelatih...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi sehingga memungkinkan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta berpotensi adanya penyelewengan/kecurangan. Audit atas pengadan barang dan jasa perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara efektif, terbuka, bersaing, transparan/adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Tujuan Pelatihan Setelah mengikuti...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit Kinerja Kementerian

Pelatihan Audit Kinerja Kementerian/Lembaga

Pelatihan Audit Kinerja Kementerian/Lembaga Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Audit kinerja dilakukan untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif serta telah memenuhi harapan stakeholder. Audit kinerja menitikberatkan pada pencapaian prestasi atau unjuk kerja instansi pemerintah. Dengan demikian audit kinerja berfokus pada hasil dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja. Penilaian atas pencapaian kinerja seharusnya...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit Investigatif

Bimtek/Pelatihan Audit Investigatif

Bimtek/Pelatihan Audit Investigatif Pelatihan Audit Investigatif Audit Investigatif merupakan audit yang dilakukan dalam rangka mengungkapkan terjadi tidaknya penyimpangan/fraud maupun tujuan spesifik lainnya. diperlukan kemampuan khusus bagi auditor dalam pelaksanaan audit agar pelaksanaan audit dapat berjalan dengan efektif dan sesuai standar. dalam pelatihan ini akan dibahas diantaranya pemahaman tentang aspek hukum audit, teknik mengenali gejala fraud di organisasi, tahapan/proses audit investigatif, teknik wawancara investigatif sampa...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit Kinerja Pemda

Bimtek/Pelatihan Audit Kinerja Pemda

Bimtek/Pelatihan Audit Kinerja Pemda Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Audit kinerja dilakukan untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif serta telah memenuhi harapan stakeholder. Audit kinerja menitikberatkan pada pencapaian prestasi atau unjuk kerja instansi pemerintah. Dengan demikian audit kinerja berfokus pada hasil dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja. Penilaian atas pencapaian kinerja seharusnya tidak bersifa...

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pen...

Lanjutkan membaca