BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN TEKNIS
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN TEKNIS PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGELOLA ANGGARAN / BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN

BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN TEKNIS PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGELOLA ANGGARAN / BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran...

Lanjutkan membaca

BIMTEK KESEKRETARIATAN
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK KESEKRETARIATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI MODERN

BIMTEK KESEKRETARIATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI MODERN Sering kali sekretaris dan administrator tidak diberitahu bahwa mereka memiliki pekerjaan yang paling penting di suatu Perusahaan /organisasi. Mereka dipercayakan untuk memegang benteng, dan secara sendirian mengelola operasi sehari-hari dan tugas pimpinan puncak Perusahaan /organisasi. Sebagian besar hari mereka memasukkan tugas yang bersifat ad hoc. setelah mengikuti Pelatihan ini diharapkan akan dapat membentuk mereka untuk memahami bahwa walaupun ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat kita kendalikan, atau kita ubah, kita masih dapat mengelola pikiran kita dan bagaimana kita mengatasi multitasks. Salah s...

Lanjutkan membaca

BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Untuk pelaku usaha skala menengah dan besar wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan. Untuk memperbaiki iklim investasi, membenahi tata cara pengendalian penanaman modal serta meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang CIpta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tidak cukup sampai di situ, agar ketentuan yang ada di dalam UU Cipta Kerja berjalan dengan efek...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN POJK NO.44/POJK.05/2020 & PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK (LJKNB)

BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN POJK NO.44/POJK.05/2020 & PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK (LJKNB) Meski sudah di undangkan sejak pertengahan tahun 2020, hingga saat ini, masih belum banyak sosialisasi POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Manajemen Risiko LJKNB. Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas/ LJKNB maupun Pelaksana Tugas Pengurus yang belum sepenuhnya memahami filosofi dan isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut beserta peraturan pendukungnya dan POJK No 01/POJK.05/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB yang mewajibkan kepada Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus LJKNB dan bidang ya...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

BIMTEK PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

BIMTEK PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Semakin berkembangnya kompleksitas p...

Lanjutkan membaca

Bimtek Perencanaan Keuangan Dan Penyusunan Program Kegiatan Pada SKPD 2024
24 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Perencanaan Keuangan Dan Penyusunan Program Kegiatan Pada SKPD 2024

Bimtek Perencanaan Keuangan Dan Penyusunan Program Kegiatan Pada SKPD 2024 Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokum...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Dan SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah
24 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Dan SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah

Bimtek Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Dan SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) secara nasional, Dalam rangka untuk memudahkan penyampaian informasi dari pejabat pemerintahan daerah kepada masyarakat umum, maka diperlukan sebuah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SIPD merupakan sistem untuk mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang saling terhubung Sebagai upaya percepatan implementasi

Lanjutkan membaca

Bimtek Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Bimtek Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta untuk mendukung sistem informasi pemerintahan daerah dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERENCANAAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PADA SKPD
24 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERENCANAAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PADA SKPD

BIMTEK PERENCANAAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PADA SKPD Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kebijakan Umum APBD (KUA) ad...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA, STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA, STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD

BIMTEK PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA, STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut   dideskripsikan   pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif.

Lanjutkan membaca