Pelatihan Audit Ketaatan (Compliance Audit)
16 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Audit Ketaatan (Compliance Audit)

Posted by author-avatar
Pelatihan Audit Ketaatan (Compliance Audit) Audit Ketaatan (Compliance Audit) Salah satu Key Process Area pada Elemen Peran dan Layanan APIP adalah Audit Ketaatan. Untuk Level 2 Kapabilitas APIP, Audit Ketaatan ini menjadi layanan yang wajib mampu dilaksanakan oleh APIP sebelum melaksanakan jenis audit lainnya. Tujuan Pelatihan Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mampu melaksanakan audit ketaatan. Materi Pelatihan Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi: Konsepsi, Posisi, dan Dinamika Peran Audit Ketaatan (Compliance Audit) Metode dan Tahapan Audit Ketaatan (Compliance Audit) Overviu, Manfaat, d...
Continue reading
Pelatihan Audit PBJ Elektronik
16 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Audit PBJ Elektronik

Posted by author-avatar
Pelatihan Audit PBJ Elektronik Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah menyebutkan bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib melaksanakan PBJ secara elektronik. LKPP telah membangun aplikasi SPSE yang memuat modul-modul yang harus dipakai oleh pengguna, termasuk auditor, untuk dapat menerapkan pengadaan secara elektronik. Untuk dapat melakukan audit PBJ secara elektronik, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai, sehingga dibutuhkan pelatihan tentang ketentuan dan tata cara serta teknik-teknik dalam pelaksanaan audit PBJ secara elektronik. Tujuan Pelatih...
Continue reading
Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
16 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Posted by author-avatar
Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi sehingga memungkinkan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta berpotensi adanya penyelewengan/kecurangan. Audit atas pengadan barang dan jasa perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara efektif, terbuka, bersaing, transparan/adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Tujuan Pelatihan Setelah mengikuti...
Continue reading
Pelatihan Audit Kinerja Kementerian
16 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Audit Kinerja Kementerian/Lembaga

Posted by author-avatar
Pelatihan Audit Kinerja Kementerian/Lembaga Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Audit kinerja dilakukan untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif serta telah memenuhi harapan stakeholder. Audit kinerja menitikberatkan pada pencapaian prestasi atau unjuk kerja instansi pemerintah. Dengan demikian audit kinerja berfokus pada hasil dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja. Penilaian atas pencapaian kinerja seharusnya...
Continue reading
Pelatihan Audit Investigatif
16 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Bimtek/Pelatihan Audit Investigatif

Posted by author-avatar
Bimtek/Pelatihan Audit Investigatif Pelatihan Audit Investigatif Audit Investigatif merupakan audit yang dilakukan dalam rangka mengungkapkan terjadi tidaknya penyimpangan/fraud maupun tujuan spesifik lainnya. diperlukan kemampuan khusus bagi auditor dalam pelaksanaan audit agar pelaksanaan audit dapat berjalan dengan efektif dan sesuai standar. dalam pelatihan ini akan dibahas diantaranya pemahaman tentang aspek hukum audit, teknik mengenali gejala fraud di organisasi, tahapan/proses audit investigatif, teknik wawancara investigatif sampa...
Continue reading
Pelatihan Audit Kinerja Pemda
15 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PROGRAM LAIN

Bimtek/Pelatihan Audit Kinerja Pemda

Posted by author-avatar
Bimtek/Pelatihan Audit Kinerja Pemda Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Audit kinerja dilakukan untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif serta telah memenuhi harapan stakeholder. Audit kinerja menitikberatkan pada pencapaian prestasi atau unjuk kerja instansi pemerintah. Dengan demikian audit kinerja berfokus pada hasil dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja. Penilaian atas pencapaian kinerja seharusnya tidak bersifa...
Continue reading
BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020
04 Feb
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Posted by author-avatar
BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pen...
Continue reading
BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN TEKNIS
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN TEKNIS PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGELOLA ANGGARAN / BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN

Posted by author-avatar
BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN TEKNIS PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGELOLA ANGGARAN / BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran...
Continue reading
BIMTEK KESEKRETARIATAN
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK KESEKRETARIATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI MODERN

Posted by author-avatar
BIMTEK KESEKRETARIATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI MODERN Sering kali sekretaris dan administrator tidak diberitahu bahwa mereka memiliki pekerjaan yang paling penting di suatu Perusahaan /organisasi. Mereka dipercayakan untuk memegang benteng, dan secara sendirian mengelola operasi sehari-hari dan tugas pimpinan puncak Perusahaan /organisasi. Sebagian besar hari mereka memasukkan tugas yang bersifat ad hoc. setelah mengikuti Pelatihan ini diharapkan akan dapat membentuk mereka untuk memahami bahwa walaupun ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat kita kendalikan, atau kita ubah, kita masih dapat mengelola pikiran kita dan bagaimana kita mengatasi multitasks. Salah s...
Continue reading
BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Posted by author-avatar
BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Untuk pelaku usaha skala menengah dan besar wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan. Untuk memperbaiki iklim investasi, membenahi tata cara pengendalian penanaman modal serta meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang CIpta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tidak cukup sampai di situ, agar ketentuan yang ada di dalam UU Cipta Kerja berjalan dengan efek...
Continue reading