Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola
23 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 pada pasal 1 angka 23, menjelaskan bahwa swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/ Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Swakelola tersebut dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Sw...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Reviu RKA Pemerintah Daerah
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Reviu RKA Pemerintah Daerah

Pelatihan Reviu RKA Pemerintah Daerah Reviu RKA Pemerintah Daerah Peran APIP provinsi/kabupaten/kota dalam proses perencanaan penganggaran adalah mendorong SKPD agar meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas, serta efektif dan efisien dalam pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan kualitas APBD serta penjaminan konsistensi dan keterpaduan perencanaan penganggaran dilakukan APIP melalui pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD dan Ren...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang disusun dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam rangka menerapkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, diperlukan peningkatan pemahaman dan keterampilan APIP dalam melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Tujuan Pelatihan: Dengan mengikuti pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga ini, peserta ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Peran Konsultasi bagi Auditor Internal
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Peran Konsultasi bagi Auditor Internal

Pelatihan Peran Konsultasi bagi Auditor Internal Peran Konsultasi bagi Auditor Internal Saat ini auditor intern dituntut memainkan peran ke arah yang visioner, adaptif, solusif yang substansif dan komprehensif, serta proaktif. Auditor intern dituntut untuk berperan sebagai advisor yang dapat dipercaya dan diandalkan (trusted advisor). Tuntutan ini telah menggeser fungsi audit yang tradisional ke fungsi audit intern sebagai assurance provider yang lebih strategis. Untuk itu, ag...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disusunlah sebuah pedoman yang mengatur pelaksanaan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Kompetensi APIP K/L/D serta PFA di BPKP perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pencapaian tujuan SPIP. Tujuan Pelatihan: Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan m...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif

Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif Penyelenggaraan SPIP Integratif Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi maupun kegiatan pemerintah. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas te...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Kurangnya pemahaman Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) terhadap aturan terkait penilaian prestasi kinerja Auditor dapat mengakibatkan terhambatnya karir Auditor. Selain itu, dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor disebutkan bahwa syarat menjadi Tim Penilaian Angka Kredit (TPAK) diantaranya adalah salah satu dari Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai memiliki surat tanda mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian angka kredit. Tuj...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa, sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam APBDesa. Dalam siklus tersebut, mencakup pelaksanaan dari wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa. Sehingga dalam praktiknya, aparatur pemerintah desa dituntut untuk dapat memahami dan mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa, maka

Lanjutkan membaca

Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
17 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik

Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Setiap organisasi ingin mampu dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi publik, keberhasilan pencapaian tujuan berarti keberhasilan menjalankan misi pemerintah dalam ikut serta menggerakkan roda perekonomian bangsa. Risiko-risiko yang menghambat dapat muncul dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Risiko dipahami sebagai suatu kejadian yang dapat terjadi dan bila terjadi mempunyai dampak merugikan. Risiko dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Munculnya risiko akan mengganggu pencapaian tujuan organi...

Lanjutkan membaca