Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP...
Continue reading
Pelatihan Peran Konsultasi bagi Auditor Internal
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Peran Konsultasi bagi Auditor Internal

Pelatihan Peran Konsultasi bagi Auditor Internal Peran Konsultasi bagi Auditor Internal Saat ini auditor intern dituntut memainkan peran ke arah yang visioner, adaptif, solusif yang substansif dan komprehensif, serta proaktif. Auditor intern dituntut untuk berperan sebagai advisor yang dapat dipercaya dan diandalkan (trusted advisor). Tuntutan ini telah menggeser fungsi audit yang tradisional ke fungsi audit intern sebagai assurance provider yang lebih strategis. Untuk itu, ag...
Continue reading
Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disusunlah sebuah pedoman yang mengatur pelaksanaan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Kompetensi APIP K/L/D serta PFA di BPKP perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pencapaian tujuan SPIP. Tujuan Pelatihan: Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan m...
Continue reading
Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif

Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif Penyelenggaraan SPIP Integratif Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi maupun kegiatan pemerintah. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas te...
Continue reading
Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Kurangnya pemahaman Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) terhadap aturan terkait penilaian prestasi kinerja Auditor dapat mengakibatkan terhambatnya karir Auditor. Selain itu, dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor disebutkan bahwa syarat menjadi Tim Penilaian Angka Kredit (TPAK) diantaranya adalah salah satu dari Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai memiliki surat tanda mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian angka kredit. Tuj...
Continue reading
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa, sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam APBDesa. Dalam siklus tersebut, mencakup pelaksanaan dari wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa. Sehingga dalam praktiknya, aparatur pemerintah desa dituntut untuk dapat memahami dan mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa, maka
Continue reading
Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik

Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Setiap organisasi ingin mampu dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi publik, keberhasilan pencapaian tujuan berarti keberhasilan menjalankan misi pemerintah dalam ikut serta menggerakkan roda perekonomian bangsa. Risiko-risiko yang menghambat dapat muncul dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Risiko dipahami sebagai suatu kejadian yang dapat terjadi dan bila terjadi mempunyai dampak merugikan. Risiko dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Munculnya risiko akan mengganggu pencapaian tujuan organi...
Continue reading
Pelatihan Manajemen Pengawasan
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Manajemen Pengawasan

Pelatihan Manajemen Pengawasan Setiap kegiatan memerlukan suatu proses pengelolaan atau manajemen yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan pengawasan intern sebagai kegiatan dukungan bagi organisasi dalam meyakinkan dan mempercepat pencapaian tujuan organisasi juga perlu dikelola dengan baik. efektivitas pengelolaan penugasan pengawasan intern oleh APIP akan berdampak pada pencapaian kinerja organisasi tempat APIP bernaung. Pelatihan ini ditujukan bagi Pimpinan APIP, PFA dengan jenjang pengendali mutu atau pengendali teknis di instansi APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemda. Tujuan Pelatihan Setelah mengikuti pelatiha...
Continue reading
Pelatihan Manajemen Barang Milik Negara
BIMTEK ASET DAERAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Manajemen Barang Milik Negara

Pelatihan Manajemen Barang Milik Negara Manajemen Barang Milik Negara Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 merumuskan, pengelolaan barang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan barang harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, sert...
Continue reading
Pelatihan Evaluasi Tata Kelola IT
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Evaluasi Tata Kelola IT

Pelatihan Evaluasi Tata Kelola IT Evaluasi Tata Kelola IT Perkembangan Teknologi Informasi yang pesat pada dua dekade terakhir, menjadi tanda bahwa dunia telah memasuki era yang disebut sebagai era Revolusi Industri 4.0. Teknologi internet yang mulai marak dipergunakan sejak tahun 1990, saat ini berkembang semakin pesat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih seperti artificial intelegence, internet of things, Robot, FinTech, atau Internet of Services. Institusi Pemerintahan telah memanfaatkan teknologi informasi pada saat memberikan layanan publik maupun kegiatan administrafif dengan tingkatan yang berbeda. Semakin hari pemanfaatan teknologi informasi ini semakin masif. Di Indonesia, pemanfaatan t...
Continue reading