BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN POJK NO.44/POJK.05/2020 & PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK (LJKNB)

Posted by author-avatar
BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN POJK NO.44/POJK.05/2020 & PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK (LJKNB) Meski sudah di undangkan sejak pertengahan tahun 2020, hingga saat ini, masih belum banyak sosialisasi POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Manajemen Risiko LJKNB. Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas/ LJKNB maupun Pelaksana Tugas Pengurus yang belum sepenuhnya memahami filosofi dan isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut beserta peraturan pendukungnya dan POJK No 01/POJK.05/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB yang mewajibkan kepada Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus LJKNB dan bidang ya...
Continue reading
BIMTEK PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

BIMTEK PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Posted by author-avatar
BIMTEK PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Semakin berkembangnya kompleksitas p...
Continue reading
Bimtek Perencanaan Keuangan Dan Penyusunan Program Kegiatan Pada SKPD 2024
24 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Perencanaan Keuangan Dan Penyusunan Program Kegiatan Pada SKPD 2024

Posted by author-avatar
Bimtek Perencanaan Keuangan Dan Penyusunan Program Kegiatan Pada SKPD 2024 Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokum...
Continue reading
Bimtek Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Dan SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah
24 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Dan SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah

Posted by author-avatar
Bimtek Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Dan SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) secara nasional, Dalam rangka untuk memudahkan penyampaian informasi dari pejabat pemerintahan daerah kepada masyarakat umum, maka diperlukan sebuah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SIPD merupakan sistem untuk mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang saling terhubung Sebagai upaya percepatan implementasi
Continue reading
Bimtek Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Posted by author-avatar
Bimtek Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta untuk mendukung sistem informasi pemerintahan daerah dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta...
Continue reading
BIMTEK PERENCANAAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PADA SKPD
24 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERENCANAAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PADA SKPD

Posted by author-avatar
BIMTEK PERENCANAAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN PADA SKPD Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kebijakan Umum APBD (KUA) ad...
Continue reading
BIMTEK PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA, STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA, STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Posted by author-avatar
BIMTEK PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA, STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut   dideskripsikan   pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif.
Continue reading
BIMTEK PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD

Posted by author-avatar
BIMTEK PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Ne...
Continue reading
BIMTEK PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD

Posted by author-avatar
BIMTEK PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. ruang lingkup pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan format dokumen penganggaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
Continue reading
BIMTEK DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

Posted by author-avatar
BIMTEK DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota serta Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Jika hal itu tidak dilakukan dengan baik atau terdapat kesalahan sedikit saja maka akibatnya akan sangat fatal sekali. Penghitungan dana alokasi umum pada masing-masing daerah di Kabupaten, Kota serta Provinsi ini dilakukan menggunakan formula dana alokasi umum tersebut. Hal tersebut akan berpengaruh kepada keseimbangan keuangan...
Continue reading