Bimtek Perencanaan Berbasis Data Instansi Pemerintah
03 Okt
PENDAMPINGAN PEMERINTAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Perencanaan Berbasis Data Instansi Pemerintah

Bimtek Perencanaan Berbasis Data Instansi Pemerintah Perencanaan di awali oleh munculnya masalah pada masa lalu, saat ini dan potensi masalah yang mungkin muncul pada masa depan. Oleh karena itu, dalam menyusun perencanaan diperlukan data yang berkualitas, terukur dan terarah dalam penentuan pengambilan keputusan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah yang diharapkan menjadi dasar untuk seluruh perencanaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu program prioritas dalam menyediakan satu peta Indonesia yang mengacu pada Satu Georeferensi, Satu GeoStandard, Sa...

Lanjutkan membaca

Bimtek dan Pendampingan Pelaksanaan SAKIP & LAKIP Instansi Pemerintah
03 Okt
PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek dan Pendampingan Pelaksanaan SAKIP & LAKIP Instansi Pemerintah

Bimtek dan Pendampingan Pelaksanaan SAKIP & LAKIP Instansi Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, ma...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah APBD
05 Sep
PENDAMPINGAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah APBD

Bimtek Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah APBD Bimtek Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memberikan gambaran kepada peserta mengenai pedoman penyusunan anggaran pemerintah dan belanja negara. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, penetapan dan juga penetapan APBD. Sehingga penel itian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pedoman yang ada pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 agar meningkatkan kompetensi pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan APBD. Selanjutnya Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angg...

Lanjutkan membaca

Bimtek RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
05 Sep
PENDAMPINGAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Bimtek RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 memberikan gambaran kepada peserta mengenai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang terbaru pada tahun 2022. Pedoman ini berlandaskan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Peserta terhadap pedoman penyusunan RKPD. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Dalam pelaksanaan rapat tersebut disampaikan beberapa hal mendasar mengenai isu penting serta ruang lingkup Permendagri yang menjadi pedoman umum dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Disampaikan pula mengenai hal-hal khusu...

Lanjutkan membaca

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah ( Bimtek ) Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan Oleh Pusat Studi Dan Konsultasi Nasional dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Baik Dinas, Lembaga Kantor, Instansi Pemerintah  agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan terbaru. Peraturan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Materi Bimbingan Teknis :  Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg...

Lanjutkan membaca

Bimtek Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah
05 Sep
KEGIATAN PELATIHAN, GALERI PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah

Bimtek Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah (Berdasarkan Permendagri No. 81 Tahun 2022 dan Permendagri No. 84 Tahun 2003) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sert...

Lanjutkan membaca

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP)

Bimtek Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Perencanaan OPD ( Renstra, Renja dan Lakip OPD )
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan Perencanaan OPD ( Renstra, Renja dan Lakip OPD )

Bimtek Penyusunan Perencanaan OPD ( Renstra, Renja dan Lakip OPD ) Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah waj...

Lanjutkan membaca

Bimtek Administrasi Keuangan bagi Pengguna Anggaran ( PA ), PPTK, PPK, Bendahara Dan Operator Bendahara dan Staf Instansi Pemerintah
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Administrasi Keuangan bagi Pengguna Anggaran ( PA ), PPTK, PPK, Bendahara Dan Operator Bendahara dan Staf Instansi Pemerintah

Bimtek Administrasi Keuangan bagi Pengguna Anggaran ( PA ), PPTK, PPK, Bendahara Dan Operator Bendahara dan Staf Instansi Pemerintah Hadirnya Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus mendukung dan melakukan permbaharuan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan memberikan kemudahan dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaannya, dan menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif.          Untuk Itu Pusat Studi dan Konsultasi Nasional Mengundang Satuan Organisasi Perangkat Daerah Agar dapat Hadir Atau Mengirim P...

Lanjutkan membaca

Pelatihan EPANET Untuk Analisa Jaringan Perpipaan Air Bersih
01 Sep
PELATIHAN ELEKTRONIK, PENDAMPINGAN PEMERINTAH, PROGRAM LAIN

Pelatihan EPANET Untuk Analisa Jaringan Perpipaan Air Bersih

Pelatihan EPANET Untuk Analisa Jaringan Perpipaan Air Bersih EPANET adalah program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa. Jaringan itu sendiri terdiri dari Pipa, Node (titik koneksi pipa), pompa, katub, dan tangki air atau reservoir. Materi Pelatihan Epanet : Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Minum Basic Hydraulics Pengenalan EPANet Bekerja dengan EPANET Simulasi Pengenalan GIS Pengenalan QEPANET di QGIS Pelatihan EPANET ...

Lanjutkan membaca