PELATIHAN TAX PLANNING
27 Des
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN TAX PLANNING

Posted by author-avatar
0
PELATIHAN TAX PLANNING Tax planning adalah proses perencanaan keuangan yang meliputi pengaturan keuangan, perhitungan dan penentuan strategi yang tepat dalam rangka meminimalkan beban pajak suatu perusahaan atau individu. Tax planning dilakukan dengan memperhatikan berbagai ketentuan pajak yang berlaku dan memastikan agar perusahaan atau individu tidak membayar lebih dari yang seharusnya. Dalam hal ini, tax planning dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan insentif perpajakan, pengalihan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau penggunaan pengurangan pajak yang diizinkan oleh undang-undang.
Continue reading
PELATIHAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
27 Des
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN AKUNTANSI PERPAJAKAN

Posted by author-avatar
0
PELATIHAN AKUNTANSI PERPAJAKAN Pembahasan mengenai perpajakannya tertuang dalam PSAK No. 46 yang secara garis besar membahas tentang aturan tata cara pembuatan laporan keuangan baik dalam sisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun laporan komprehensif lainnya. perpajakan merupakan salah satu bidang pengetahuan yang belum banyak dikenal dengan baik oleh masyarakat baik perihal prosedur pelaksanaannya hingga urgensi pajak itu sendiri. Kurangnya informasi pajak yang diberikan oleh pihak terkait didalamnya menjadi salah satu factor kurangnya pemahaman masyarakat didalamnya. Mengingat pajak sebagai salah satu sumber utama pemasukan Negara, maka pemahaman masyarakat akan paj...
Continue reading
PELATIHAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK
27 Des
PELATIHAN PERPAJAKAN, PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK

Posted by author-avatar
0
PELATIHAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK Pemeriksaan pajak merupakan hal yang umum dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya, pemeriksa pajak harus membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), sebuah dokumen yang sangat penting untuk mendukung pendapat pemeriksa, memberikan dasar untuk pemeriksaan selanjutnya, hingga melindungi pemeriksa dari kemungkinan tuntutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013, KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/at...
Continue reading
BIMTEK PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA, STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA, STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA, STRATEGI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut   dideskripsikan   pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif.
Continue reading
BIMTEK PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PERMENDAGRI 123 TAHUN 2018 TENTANG HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Ne...
Continue reading
BIMTEK PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. ruang lingkup pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan format dokumen penganggaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
Continue reading
BIMTEK DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

Posted by author-avatar
0
BIMTEK DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota serta Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Jika hal itu tidak dilakukan dengan baik atau terdapat kesalahan sedikit saja maka akibatnya akan sangat fatal sekali. Penghitungan dana alokasi umum pada masing-masing daerah di Kabupaten, Kota serta Provinsi ini dilakukan menggunakan formula dana alokasi umum tersebut. Hal tersebut akan berpengaruh kepada keseimbangan keuangan...
Continue reading
BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI RI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI RI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR

Posted by author-avatar
0
BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI RI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR Pemerintah telah menetapkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi P...
Continue reading
BIMTEK AKUNTANSI BIAYA PAJAK RUMAH SAKIT TAHUN 2024
25 Des
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

BIMTEK AKUNTANSI BIAYA PAJAK RUMAH SAKIT TAHUN 2024

Posted by author-avatar
0
BIMTEK AKUNTANSI BIAYA PAJAK RUMAH SAKIT TAHUN 2024 Rumah sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan, oleh karena itu pelayanan yang berkualitas merupakan suatu keharusan dan mutlak dipenuhi oleh suatu rumah sakit. Lalu atas fasilitas pelayanan kesehatan yang bermanfaat dan dibutuhkan banyak orang tersebut, apa sajakah aspek perpajakannya? Pada dasarnya sepanjang yang menyerahkan jasa adalah Badan, kemudian penerima jasa merupakan Pemotong Pajak, dan atas jasa yang diserahkan tersebut diatur di dalam daftar jasa yang dipotong PPh Pasal 23 sesuai PMK-141/PMK.03/2015, maka ...
Continue reading
BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH
25 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH

Posted by author-avatar
0
BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH RKA dan DPA termasuk dokumen penjabaran dan penganggaran. Berisi program atau kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut. Sedangkan RKA dari satuan kerja perangkat daerah atau SKPD/DPA memuat rencana pendapatan. Membuat belanja untuk setiap program yang direncanakan dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tahun yang direncanakan. Dirinci mulai dari rincian objek pendapatan, pembiayaan, belanja dan prakiraan maju untuk tahun-tahun berikutnya. RKA ini disusun supaya dapat mewujudkan sinergitas. Pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan mewujudkan efisiensi dari alokasi sumber daya untuk pembang...
Continue reading