BIMTEK ASET DAERAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF.

  • Ditulis oleh author-avatar
BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF.
19 Des

BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF.

Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan Aset yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar pada efisiensi penggunaan aset, nilai ekonomi sumber daya, produktifitas, dan kualitas serta merupakan input yang penting bagi pengambilan keputusan strategik. Dengan adanya tata kelola asset daerah yang baik, maka diharapkan akan dapat mencapai produktivitas maksimum melalui seluruh siklus hidup aset.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF.” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF.

Tag:
, , , , , , , ,
Lebih Baru BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.
Kembali ke daftar
Lebih Tua BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP OPD-SKPD.

Posting Terkait

BIMTEK KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
24 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BIMTEK KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Selanjutnya, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Mekanisme kerja terkait penyusunan angka kredit, besaran angka kredit, aspek penilaian, pejabat penilai angka kredit supaya disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku terkait jabatan fungsional dan dikoordinasikan dengan instansi pembina masing-masin...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN BUMD PERUSAHAAN UMUM DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN.
24 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN BUMD PERUSAHAAN UMUM DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN.

BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN BUMD PERUSAHAAN UMUM DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemda. Oleh karena itu, pemda harus mengoptimalkan peran BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimil...

Lanjutkan membaca

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD-SKPD
19 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD-SKPD

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD-SKPD Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN: Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS Menerima dan menyimpan UP/GU/TU Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya Menol...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO 2024
18 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO 2024

BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO 2024 BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO 2024- Perencanaan manajemen risiko adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk memutuskan bagaimana menerapkan sistem manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan sistem perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam penyelenggaraan dan penilaian

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017.
18 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017.

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017. Bidang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) menjadi bagian penting dari sebuah Organisasi Perangkat daerah (OPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD 2024
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD 2024

BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD 2024 KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit. Tujuan penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD : Dinamika Kebijakan dan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020. Efesiensi biaya administrasi. Fleksibilitas, kemudahahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk bel...

Lanjutkan membaca

BIMTEK UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH

BIMTEK UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH Dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien maka perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras dan akuntabel berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.  sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan undang-undang no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Transfer ke daerah adalah instrumentransfer kepada daerah yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dana transfer ke daerah mempunyai tujuan yang berbeda-b...

Lanjutkan membaca

Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) 
12 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI)

Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Berdasarkan regulasi baru Pemerintah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Menyikapi hal tersebut dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Manajemen Birokrasi yang bersih, Efektif dan Efisien yang bertujuan meningka...

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan