BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

  • Ditulis oleh author-avatar
BIMTEK KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
24 Des

BIMTEK KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Selanjutnya, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Mekanisme kerja terkait penyusunan angka kredit, besaran angka kredit, aspek penilaian, pejabat penilai angka kredit supaya disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku terkait jabatan fungsional dan dikoordinasikan dengan instansi pembina masing-masing jabatan fungsional dimaksud.

kriteria-kriteria yg dijadikan pertimbangan penunjukan Pejabat Fungsional sebagai Pejabat pengelola keuangan. Kriteria tersebut yaitu: kompetensi jabatan di bidang pengelolaan keuangan, besaran anggaran kegiatan, lokasi dan rentang kendali, serta integritas, konduite, kepangkatan maupun senioritas jabatan/kepegawaian. Dalam pelaksanaannya, penunjukan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah supaya tidak bersifat tahun anggaran, sehingga jika terjadi rotasi atau mutasi pejabat yang bersangkutan supaya tidak menjadi kendala saat setiap  awal tahun anggaran.

Dalam pembinaan ASN yang menduduki jabatan fungsional terdapat peran instansi baik Pembina maupun pengguna. Peran instansi Pembina diantaranya: menetapkan standar kompetensi jabatan, menyusun kurikulum diklat, menyelenggarakan diklat, mensosialisasikan jabatan, menyusun pedoman formasi, membangun pusat informasi, memfasilitasi pelaksanaan jabatan, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi, memfasilitasi penyusunan kode etik, monitoring dan evaluasi, mengkaji & mengusulkan tunjangan jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

BIMTEK KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tag:
, , , , ,
Lebih Baru BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH SESUAI PP NOMOR 10 TAHUN 2011
Kembali ke daftar
Lebih Tua BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN BUMD PERUSAHAAN UMUM DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN.

Posting Terkait

Bimtek PERMENPANRB No 1 TH 2023 TTG Jabatan Fungsional
07 Jun
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek PERMENPANRB No 1 TH 2023 TTG Jabatan Fungsional

Bimtek PERMENPANRB No 1 TH 2023 TTG Jabatan Fungsional PERMENPANRB No 1 TH 2023 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan peraturan terbaru tentang Jabatan Fungsional yaitu melalui Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan terbaru ini memilik beberapa perbedaan pokok dengan Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Beberapa perubahan pokok terkait tata kelola Jabatan fungsional pada Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023 tersebut yaitu: Berbasis pada ruang lingkup ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
18 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Kurangnya pemahaman Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) terhadap aturan terkait penilaian prestasi kinerja Auditor dapat mengakibatkan terhambatnya karir Auditor. Selain itu, dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor disebutkan bahwa syarat menjadi Tim Penilaian Angka Kredit (TPAK) diantaranya adalah salah satu dari Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai memiliki surat tanda mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian angka kredit. Tuj...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023 Dalam Usaha pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 3 Tahun 2023 , Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional,...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD
26 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD

BIMTEK PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. ruang lingkup pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan format dokumen penganggaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021

Lanjutkan membaca

BIMTEK LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
25 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

BIMTEK LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI Sebagai bentuk tindakan untuk menekan angka kasus korupsi di Indonesia, pemerintah mulai berupaya untuk mengimplementasikan adanya kebijakan baru terkait dengan transaksi non tunai. Dalam pelaksanannya, pemerintah akan membangun kerjasama dengan pihak bank daerah akan turut serta dalam melakukan proses transaksi non-tunai tersebut.  Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden no. 10 tahun 2016 terkait dengan pemberantasan sekaligus pencegahan terhadap korupsi sehingga implementasi transaksi non-tunai sudah sepatutnya untuk diterapkan. Dalam praktiknya, prose...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PIMPINAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN UU NO 30 TAHUN 2014
25 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PIMPINAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN UU NO 30 TAHUN 2014

BIMTEK PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PIMPINAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN UU NO 30 TAHUN 2014 Tertib administrasi  pemerintahan merupakan hal penting dan berkaitan erat di dalam penyelenggaraan pemerintahan hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjaga akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan dan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat merupakan prinsip utama dari pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan. Guna akselerasi terti...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP BERDASARKAN PERATURAN MENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014
25 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP BERDASARKAN PERATURAN MENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP BERDASARKAN PERATURAN MENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran SKPD/OPD. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja bertujuan ; (a) memberikan informasi kinerja yang teruk...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
25 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Dalam UU No. ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK IMPLEMENTASI SHSR BERDASARKAN PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020 DAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN SESUAI PP 12 TAHUN 2019
24 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK IMPLEMENTASI SHSR BERDASARKAN PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020 DAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN SESUAI PP 12 TAHUN 2019

BIMTEK IMPLEMENTASI SHSR BERDASARKAN PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020 DAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN SESUAI PP 12 TAHUN 2019 Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN.
19 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN.

BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN. Penerapan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di Pemerintah Daerah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, walaupun pada kenyataannya juga masih terdapatpenyimpangan pada keuangan daerah meskipun sudahmenggunkan Transaksi Non Tunai. Selain itu, sistem Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
19 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaa...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).
19 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Demi meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER–12/PJ Tahun 2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah men...

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan