BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENPAN NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN TALENTA ASN (MTASN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENPAN NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN TALENTA ASN (MTASN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT

BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENPAN NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN TALENTA ASN (MTASN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENPAN NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN TALENTA ASN (MTASN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
Continue reading
BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Sasaran kinerja pegawai (SKP) adalah beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara dan merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara rutin sesuai dengan periode pengumpulan SKP. Berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.
Continue reading
BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL - Sebagai Aparatur Negara, PNS memiliki peran penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menjalankan peran itu, dibutuhkan PNS yang professional, jujur dan bertanggungjawab. perlu di ketahui juga bahwa pentingnya setiap SKPD  wajib mempunyai SOP untuk mengatur manajemen maupun pengelolaan kepegawaian dalam pelaksanaan tugas, untuk memberikan pelayanan kepada pegawai atau masyarakat yang m...
Continue reading
BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) - Secara umum UU ASN bertitik tolak dari semangat perubahan dalam kerangka reformasi dan birokrasi. Dan di samping itu metode Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) sangat penting di lakukan untuk mengukur OutPut Para PNS baik secara kuantitas maupun secara kualitas, Apakah target itu sudah  tercapai, karena SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai.  Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berda...
Continue reading
BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL- Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Revisi aturan tersebut lebih menjamin serta menguatkan pengembangan karier dan kompetensi PNS. Disamping itu, perubahan beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya diharapkan bisa meningkatkan pemenuhan kebutuhan organisasi.
Continue reading
BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL- Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas JF yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional. Selain dukungan pengembangan kompetensi instansi pembina melaksanakan pembinaan JF lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pembina...
Continue reading
BIMTEK PERMENPAN RB NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENPAN RB NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

BIMTEK PERMENPAN RB NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI Dalam upaya memantapkan pemahaman sekaligus komitmen perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah mengenai sistem akuntabilitas kinerja dan indikator kinerja utama, diperlukan bimtek maupun pelatihan tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 tahun 2020. Hal ini ditujukan agar semua perencanaan dari masing-masing SKPD betul-betul mengarah pada perwujudan visi dan misi setiap pemimpin pemerintah daerah tersebut baik pemerintah tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan.
Continue reading
BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Dalam Upaya pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional.
Continue reading
BIMTEK PERATURAN MENTRI PANRB NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN MENTRI PANRB NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

BIMTEK PERATURAN MENTRI PANRB NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Selain merupakan amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.
Continue reading
BIMTEK PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL

BIMTEK PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL Berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional. Angka Kredit merupakan nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
Continue reading