BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  • Ditulis oleh author-avatar
BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
07 Jan

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL – Sebagai Aparatur Negara, PNS memiliki peran penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menjalankan peran itu, dibutuhkan PNS yang professional, jujur dan bertanggungjawab. perlu di ketahui juga bahwa pentingnya setiap SKPD  wajib mempunyai SOP untuk mengatur manajemen maupun pengelolaan kepegawaian dalam pelaksanaan tugas, untuk memberikan pelayanan kepada pegawai atau masyarakat yang membutuhkan, tentunya akan lebih efektif dan terukur melalui SOP ini sehingga dianggap mampu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPILSOP akan memberi dampak positif secara internal maupun eksternal. Secara internal, SOP akan menjadi dokumen yang akan melindungi pegawai dari kemungkinan terjadinya mal administrasi dan ketidakpastian tugas dan wewenang. “Kalau pegawai, sudah bekerja sesuai SOP, tidak mungkin mereka disalahkan. Sementara untuk kepentingan eksternal, SOP akan memberikan kemudahan dan kepastian bagi para pengguna jasa pelayanan (pegawai). Ketika SOP disusun dan dijalankan dengan baik, maka pegawai akan dengan mudah mengetahui, kapan pegawai akan menerima surat keputusan (SK), kenaikan gaji berkala, kapan menerima SK Pensiun dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

Tag:
, , , , , ,
Lebih Baru BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kembali ke daftar
Lebih Tua BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Posting Terkait

Bimbingan Teknis Penguatan POKJA dan PPBJ, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
08 Sep
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Penguatan POKJA dan PPBJ, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Bimbingan Teknis Penguatan POKJA dan PPBJ, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengambil alokasi anggaran yang cukup besar pada APBN maupun APBD, memasuki tahun anggaran tahun 2024, para pihak dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa, penting untuk meningkatkan kompetensi teknisnya, agar mampu melaksanakan berbagai program pengadaan barang/jasa sesui dengan aturan serta mampu menerapkan berbagai strategi pengadaan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta value for money.

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
31 Jul
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Bimbingan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) memberikan gambaran kepada peserta bagaimana melakukan ANJAB dan ABK karena setiap kegiatan tugas jabatan yang akan di lakukan harus berdasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan uraian tugas yang telah di tetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Selain itu, Analisis jabatan (Anjab) merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan juga pengkajian data. Dan juga, Data yang kami maksud adalah tentang jabatan menjadi informasi jabatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah Berdasarkan

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
31 Jul
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pada era tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang pesat, pemerintah harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pegawai publik. Salah satu alat yang penting dalam hal ini adalah Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Untuk memastikan bahwa SKP dikelola dan disusun dengan baik, pemerintah sering mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus untuk penyusunan SKP. Artikel ini akan membahas pentingnya Bimtek dan Diklat Penyusunan SKP dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pegawai pemerintah. SKP adalah alat manajemen kinerja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur, mengelola, dan ...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
31 Jul
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA)

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Pengembangan dan pelaksanaan program dan proyek pemerintah memerlukan perencanaan yang matang dan penganggaran yang efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah adalah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara), Renja (Rencana Kerja Satuan Kerja), RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Semua inst...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Era Digital 4.0
21 Jun
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Bimtek Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Era Digital 4.0

Bimtek Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Era Digital 4.0 Tata Kelola Digitalisasi dan dan Sustainability Koperasi Modern Didorong oleh terjadinya disrupsi teknologi digital pada semua aspek kehidupan, termasuk perubahan perilaku masyarakat umumnya dan anggota koperasi khususnya, semakin  banyak koperasi yang melakukan transformasi digital. Koperasi konvensional perlu melakukan berbagai inovasi dan transformasi, sehingga lahirlah koperasi koperasi berbasis digital dengan super app mobile koperasi. Pemerintah juga terus gencar  mendorong modernisasi dan digitalisasi koperasi. Maka tidak lama lagi, koperasi konvensional akan tertinggal atau berhenti beroperasi jika tidak beradaptasi dengan ke...

Lanjutkan membaca

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0
21 Jun
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0 Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ada berapa jumlah BUMD yang dikelola secara profesional di daerah Anda saat ini ? Masalah yang sering dihadapi Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, Propinsi) adalah ketika  PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak mampu menutupi (defisit) membiayai pembangunan dan operasional karena mengandalkan APBD. Maka untuk mampu membiayai (surplus) perlu pengelolaan  sumberdaya dengan membentuk bada usaha (BUMD, Perseroda) yang dikelola secara profesional (Psl 33 Ayat 4  UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disrupsi (gangguan) akibat pesa...

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan
18 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan

Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam mengembangkan usaha skala rumah tangga. Dengan sasaran para perempuan ekonomi lemah atau perempuan rentan terkait praktek keterampilan kuliner atau tata boga Serta  peningkatan SDM Peserta terkait kewirausahaan. untuk Meningkatkan kemampuan perempuan dan ibu rumah tangga akan berpengaruh penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan Kegiatan ini bertujuan supaya kalangan perempuan di daerah tersebut mampu menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan k...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora
18 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora

Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Data Sektora Pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat  dipertanggungjawabkan,  mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menyatakan bahwa diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasi...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tupoksi Dinas Sosial
15 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Tupoksi Dinas Sosial

Bimtek Tupoksi Dinas Sosial Tupoksi Dinas Sosial Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembatuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang sosial. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Lanjutkan membaca

Training 7 Muda (7 Waste) dan Lean
16 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Training 7 Muda (7 Waste) dan Lean

Training 7 Muda (7 Waste) dan Lean Persaingan dalam dunia bisnis saat ini menuntut perusahaan manufactur agar terus meningkatkan hasil produksi baik dari segi kualitas, harga, jumlah produksi, dan kepuasan konsumen. Dalam hal ini, Lean Manufacturing berperan sebagai strategi atau upaya nyata perbaikan secara continue dalam proses operational perusahaan manufacturing, khususnya terkait dengan waste control lini produksi. Tingginya tingkat waste dalam lini produksi dapat menghambat aliran nilai sehingga menyebabkan tidak tercapainya efisiensi waktu produksi. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya meminimalisasi waste yakni mengurangi pemborosan baik dari sisi bahan baku, gerakan, lalu lintas bahan baku, proses menunggu, ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja
30 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance

Bimtek Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance Dalam era tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, pemerintah harus memastikan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran yang efektif. Sistem ini melibatkan beberapa ukuran penting seperti AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja). Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean gover...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) - SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suat...

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan