Bimtek Implementasi Permendagri No. 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020

Bimtek Implementasi Permendagri No. 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020

Bimtek Implementasi Permendagri No. 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 Implementasi Permendagri No. 61 Tahun 2019 Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 diterbitkan untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis Tahun 2020. Pada Pasal 2 Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi: fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerin...

Lanjutkan membaca

Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara

Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara

Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk bernegara, maka negara Indonesia harus mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Manajeman adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan seluruh anggota organisasi Selain itu, penggunaan seluruh sumber dari organisasi sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan administrasi memiliki arti yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditata, terhadap beberapa pekerjaan pokok yang dilakukan oleh banyak ...

Lanjutkan membaca

Bimtek SIPD Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Dan Permendagri  90 Tahun 2019

Bimtek SIPD Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Dan Permendagri  90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi Dan Kodefikasi Perencanaan  Dan Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Serta Permendagri No. 17 Tahun 2021

Bimtek SIPD Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Dan Permendagri  90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi Dan Kodefikasi Perencanaan  Dan Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Serta Permendagri No. 17 Tahun 2021 Menteri Dalam Negeri RI memberlakukan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan peraturan ini sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru berusia setahun. Sistem Informasi P...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Aplikasi SIPD dan E-BMD

Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Aplikasi SIPD dan E-BMD

Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Aplikasi SIPD dan E-BMD Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Aplikasi SIPD dan E-BMD Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (clean government and good governance). Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yakni dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat. Salah satu ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Dan Keuangan Serta Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah

Bimtek Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Dan Keuangan Serta Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah

Bimtek Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Dan Keuangan Serta Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawa...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023

Bimtek Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022

Bimtek Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pedoman penyu...

Lanjutkan membaca

Bimtek Implementasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3.

Bimtek Implementasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3.

Bimtek Implementasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3. Bimtek implementasi aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) Versi 4.3 akan membahas berbagai aspek terkait penggunaan dan penerapan sistem tersebut. Berikut adalah beberapa materi yang akan dibahas dalam bimtek ini: Penjelasan menegenai apa itu SPSE dan bagaimana sistem ini dapat mempermudah  proses pengadaan barang dan  jasa secara elektonik. Fitur dan f...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Berdasarkan PM PUPR No. 14 Tahun 2020

Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Berdasarkan PM PUPR No. 14 Tahun 2020

Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Berdasarkan PM PUPR No. 14 Tahun 2020 Mengacu pada kegiatan pelatihan atau pembekalan teknis yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan langsung tersebut. Bimtek ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memehami prosedur, regulasi, dan tata cara yang berlaku dalam pengadaan jasa konstruksi. Beberapa hal yang akan dibahas dalam bimtek: Pembahasan mengenai PM PUPR no. 14 tahun 2020 atau peraturan terkait pengadaan langsung jasa konstruksi. Menjelaskan regulasi yang mengatur proses p...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Disektor BUMN, BUMD, BLU Sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2021

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Disektor BUMN, BUMD, BLU Sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2021

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Disektor BUMN, BUMD, BLU Sesuai PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Bimtek pengadaan barang dan jasa disektor BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah) dan BLU (Badan Layanan Umum) bertujuan  untuk memeberikan pemahaman dan penegtahuan kepada para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Berikut adalah beberapa materi yang dibahas dalam bimtek pengadaan barang dan jasa di sektor tersebut: Pemaparan tentang regulasi dan pedoman terkait pengadaan barang dan jasa di sektor BUMN, BUMD dan BLU Prosedur pengadaan Lang...

Lanjutkan membaca

Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak Serta Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak Serta Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak Serta Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak Mengacu kepada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dalam rangka lebih meningkatkan pemahaman hukum atas dokumen kontrak serta proses/teknik penyusunannya, khususnya bagi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Pengadaan lainnya, sehingga dapat dihindarkan dari terjadinya kerugian keuangan negara, maka perlunya materi hukum kontrak dan teknik penyusunan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini. Banyak para stake holders yang melakuka...

Lanjutkan membaca