Bimbingan Teknis Budgeting

Bimbingan Teknis Budgeting & Cost Control

Bimbingan Teknis Budgeting & Cost Control Budgeting & Cost Control Penganggaran dan pengendalian biaya mencakup estimasi biaya secara rinci, penetapan anggaran yang disepakati, dan pengendalian biaya terhadap anggaran tersebut. Tujuannya adalah untuk: menentukan profil pemasukan dan pengeluaran pekerjaan; mengembangkan anggaran dan menyelaraskan dengan pendanaan ; menerapkan sistem untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran. Anggaran mengidentifikasi pengeluaran yang direncanakan untuk suatu proyek, program atau portofolio. Ini membentuk garis dasar yang digu...

Lanjutkan membaca

Bimtek Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dan Strategi Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Bimtek Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dan Strategi Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Bimtek Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dan Strategi Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara/Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara/Daerah perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang – Unda...

Lanjutkan membaca

Bimtek Dan Sosialisasi PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Pengganti PP No. 58 Tahun 2005

Bimtek Dan Sosialisasi PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Pengganti PP No. 58 Tahun 2005

Bimtek Dan Sosialisasi PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Pengganti PP No. 58 Tahun 2005 Menurut PP No. 12 Tahun 2019 yang dimaksud Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan  yang dapat dijadikan kekayaan dan kwajiban hak Daerah. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik, dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai mana aturan terbaru Pemerintah PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelol...

Lanjutkan membaca

Bimtek Permendagri No 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penata Usahaan Dan Penyusunan APBD 2024

Bimtek Permendagri No 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penata Usahaan Dan Penyusunan APBD 2024

Bimtek Permendagri No 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penata Usahaan Dan Penyusunan APBD 2024 Permendagri No 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penata Usahaan Dan Penyusunan APBD 2024 Dalam upaya untuk mencapai kesepahaman yang seragam dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. untuk memberikan sosialisasi terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2024, Tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Ta...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Serta Permendagri No 64 Tahun 2013

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Serta Permendagri No 64 Tahun 2013 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Pengertian Basis Akrual adalah Basis akuntansi dimana suatu peristiwa akuntansi atau transaksi ekonomi dicatat, diakui, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus menyediakan tiga hal, diantaranya : Kelembagaan, yakni penataan struktur organisasi dan tata k...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Bagi Bendahara Dan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah

Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Bagi Bendahara Dan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah

Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Bagi Bendahara Dan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Bagi Bendahara Dan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (currency) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Sistem pembayaran yang efisien dapat diukur dari kemampuan dalam menciptakan biaya yang minimal untuk mendapatkan manfaat dari suatu kegi...

Lanjutkan membaca

Bimtek Aparatur Pengawas Internal-Inspektorat, Pembinaan, Pengawasan Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Bimtek Aparatur Pengawas Internal-Inspektorat, Pembinaan, Pengawasan Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemetaan Dan Manajemen Resiko

Bimtek Aparatur Pengawas Internal-Inspektorat, Pembinaan, Pengawasan Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemetaan Dan Manajemen Resiko Aparatur Pengawas Internal-Inspektorat, Pembinaan, Pengawasan Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemetaan Dan Manajemen Resiko Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan terhadap pelaporan keuang...

Lanjutkan membaca

Bimtek Kebijakan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas

Bimtek Kebijakan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020

Bimtek Kebijakan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian terpenting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Berbagai kasus korupsi dan penyimpangan APBD terjadi pada tahap pelaksanaan ini. Di sisi lain, kualitas pelaksanaan kebijakan keuangan dan APBD menjadi patokan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, bai...

Lanjutkan membaca

Bimtek Dan Sosialisasi Aplikasi Penatausahaan SIPD-RI, Tentang Implementasi Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimtek Dan Sosialisasi Aplikasi Penatausahaan SIPD-RI, Tentang Implementasi Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimtek Dan Sosialisasi Aplikasi Penatausahaan SIPD-RI, Tentang Implementasi Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi Aplikasi Penatausahaan SIPD-RI Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) telah di launching oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Kominfo, serta KPK pada tanggal 12 Desember tahun 2023 bertepatan dengan Acara Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai aplikasi umum bagi pemerintah daerah dan satu-satunya sistem yang digunakan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan SIPD-RI oleh pemerintah daer...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan RENSTRA, RENJA, SAKIP Dan Penyusunan KUA, PPAS, RKA, KUA, PPAS, RKA Program Kegiatan SKPD

Bimtek Penyusunan RENSTRA, RENJA, SAKIP Dan Penyusunan KUA, PPAS, RKA, KUA, PPAS, RKA Program Kegiatan SKPD/OPD

Bimtek Penyusunan RENSTRA, RENJA, SAKIP Dan Penyusunan KUA, PPAS, RKA, KUA, PPAS, RKA Program Kegiatan SKPD/OPD Penyusunan RENSTRA, RENJA, SAKIP Dan Penyusunan KUA, PPAS, RKA, KUA, PPAS, RKA Program Kegiatan SKPD/OPD Sesuai amanat UU  tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara dari RPJMD dijabarkan menjadi rencana pembangunan strategis (Renstra) di tingkat SKPD yang merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.sedangan Renstra dijabarkan kembali dala...

Lanjutkan membaca