BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK

  • Ditulis oleh author-avatar
BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK
06 Jan

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK

Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, PPPK harus memiliki profesi dan Manajemen PPPK yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPKManajemen PPPK perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kineda, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

Tag:
, , , , , , , , , ,
Lebih Baru BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kembali ke daftar
Lebih Tua BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Posting Terkait

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023
04 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah diturunkan dalam Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS  secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi setiap tahunnya minimal 20 jam pelajaran. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai AS...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BIMTEK PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL - Sebagai Aparatur Negara, PNS memiliki peran penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menjalankan peran itu, dibutuhkan PNS yang professional, jujur dan bertanggungjawab. perlu di ketahui juga bahwa pentingnya setiap SKPD  wajib mempunyai SOP untuk mengatur manajemen maupun pengelolaan kepegawaian dalam pelaksanaan tugas, untuk memberikan pelayanan kepada pegawai atau masyarakat yang m...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11/2017 diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019, dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja.Proses penyusunan SKP dilakukan dengan mem...

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS.Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah suatu sistem pengelolaan kinerja yang digunakan untuk menentukan target kerja yang harus dicapai oleh seorang pegawai dalam satu periode tertentu. SKP merupakan alat untuk mengukur kinerja pegawai dan menentukan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022

BIMTEK PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pengganti Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen PNS. Ada beberapa perubahan dan perbedaan antara PermenPAN-RB Nomor 8 tahun 2021 dan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN PRESIDEN NO 116 TAHUN 2022
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN PRESIDEN NO 116 TAHUN 2022

BIMTEK PERATURAN PRESIDEN NO 116 TAHUN 2022 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN atau Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN adalah keseluruhan proses pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara. Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN sebagaimana Pasal 2 bertujuan untuk memastikan kebijakan dan implementasi Manajemen ASN pada lnstansi Pemerintah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN dan mewujudkan pengawasan dan pengendalian Manajemen ASN yang terintegrasi.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023 Dalam Usaha pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 3 Tahun 2023 , Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional,...

Lanjutkan membaca

BIMTEK UU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK UU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

BIMTEK UU RI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 31 Oktober 2023. Dengan secara resmi telah diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN tersebut maka mencabut peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lanjutkan membaca

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP BERDASARKAN PERATURAN MENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014
25 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP BERDASARKAN PERATURAN MENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP BERDASARKAN PERATURAN MENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran SKPD/OPD. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja bertujuan ; (a) memberikan informasi kinerja yang teruk...

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan