BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  • Ditulis oleh author-avatar
BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019, dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja.Proses penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan: a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah; b. perjanjian kinerja; c. organisasi dan tata kerja; d. uraian jabatan; dan/atau e. SKP atasan langsung.

BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL“SKP sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat kinerja tambahan,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi, menurut Peraturan Pemerintah ini, disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan: a. rencana strategis; dan b. rencana kerja tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

Tag:
, , , , , , , , , , , , , ,
Lebih Baru BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NO 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK
Kembali ke daftar
Lebih Tua BIMTEK MANAJEMEN PNS BERDASARKAN PP No 17 TAHUN 2020

Posting Terkait

Bimbingan Teknis RPJMD dan RENSTRA Tahun 2024
31 Jul
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis RPJMD dan RENSTRA Tahun 2024

Bimbingan Teknis RPJMD dan RENSTRA Tahun 2024 RPJMD dan RENSTRA Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) & Renstra (Rencana Strategis) OPD. Merupakan panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan di wilayahnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan, termasuk pegawai pemerintah, sangatlah penting. Di sinilah pentingnya Bimbingan Teknis bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan RPJMD. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah implementasi dari jenis pengendalian dan evaluas...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) - SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suat...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi Manajemen Konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi.

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS Sinergi antara rekrutmen CPNS dan pengembangan kompetensi PNS sangat penting. Dengan merekrut individu yang berkualitas dan memiliki potensi, serta memberikan dukungan dan kesempatan bagi pengembangan kompetensi mereka, pemerintah dapat membangun kekuatan kerja yang handal dan profesional.

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PNS
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PNS

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PNS BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PNS - Dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 ini disebutkan, Intansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek: a. kompetensi; b. pola karier; c. pemetaan pegawai; d. kelompok rencana suksesi (talent pool); e. perpindahan dan pengembangan karier; f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan teknis atau kebijaka...

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, pencapaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.Dalam Peraturan Pemer...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA

BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126).

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS - Menimbang bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
08 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 - Menurut Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,bahwa Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Lanjutkan membaca

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020
08 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020 Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 17 TAHUN 2021
08 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 17 TAHUN 2021

BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 17 TAHUN 2021 BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 17 TAHUN 2021 - Dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Lanjutkan membaca

BIMTEK DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
08 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021

BIMTEK DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 Dengan terbitnya Peraturan  Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam peraturan ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti  melakukan pelanggaran. Penjatuhan  Hukuman Disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap  menyesal dan berusaha  tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang  akan datang.

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan